Logika terbalik. Ini yang terkesan ketika seorang Abdurrahman Wahid yang populer dengan sebutan Gus Dur memandang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Kenapa demikian? Umumnya, orang memandang kedua kelompok itu adalah separatis, dan tentu menjadi ancaman bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebab, kelompok itu ingin memisahkan diri sekaligus merdeka dari Indonesia.
Namun, Gus Dur memandang ini sebagai kelompok kritis yang tetap menjadi bagian dari NKRI, yang sedang menuntut hak-haknya yang tidak dipenuhi oleh negara.
Dengan ini, Gus Dur ketika jadi Presiden tidak menjadikan dua kelompok ini sebagai musuh negara. Sebaliknya, justru ini kekuatan masyarakat sipil yang sedang menuntut haknya.
Kekuatan pendekatan sipil, menghargai budaya yang berlaku di Aceh dan Papua, Gus Dur berhasil menekan dan menjadikan kembali dua daerah sebagai kekuatan penopang NKRI.
Sebelumnya, pendekatan yang dilakukan negara adalah lewat kekuatan aparat penegak hukum bersenjata lengkap, yang membuat GAM dan OPM bukan reda, tetapi semakin beringas.
Banyak korban dari kedua kelompok itu, dan tak sedikit pula korban dari TNI. Presiden Gus Dur punya terik tersendiri. Menggunakan potensi daerah itu. Menjadi budaya dan kearifan lokal sebagai kekuatan yang dihargai negara.
Gus Dur yang merubah nama dari Irian Jaya ke Papua. Sebuah nama yang menurut orang Papua adalah dasar dan trahnya dari dulu. Dialog yang panjang dengan tokoh Aceh dan Papua membuat kekuatan GAM dan OPM merasa diperhatikan. Sehingga, pendekatan keulamaan seorang Gus Dur mampu menjadikan kedua organisasi itu sebagai kekuatan sipil dalam memperkuat NKRI.
GAM dan OPM oleh Gus Dur bukan kelompok pemberontak. Tetapi sebagai warga negara yang sedang melakukan protes terhadap negara untuk menuntut hak mereka.
Melalui visi kewarganegaraan kultural ini, Gus Dur ingin mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut karena ada konflik senjata antara aparat negara dan warga negara yang sedang menuntut hak-haknya.
