Materi Kalabahu '45 yang diselenggarakan di hari pertama, 7 Juli 2025, tidak hanya memperkenalkan konsep-konsep kunci dalam membongkar hegemoni kekuasaan, tetapi juga mendorong kerangka analisis sosial yang holistik. Â Sebagaimana dijelaskan oleh fasilitator, Siti Aminah Tardi (Mba Ami) dari LBH Apik, kunci membaca realitas sosial berupa ketimpangan dan ketidakadilan di sekitar kita adalah melalui usaha kita untuk menghubungkan fakta di ranah personal (seperti identitas perempuan, buruh, penyandang disabilitas, gender dan orientasi seksual) dengan konteks di situasi lokal (provinsi), nasional (Indonesia), atau bahkan global (dunia). Pendekatan ini sangat esensial agar kita dapat memahami bagaimana eksploitasi, khususnya kemiskinan struktural, tidak bisa dilepaskan dari jalinan-jalinan sistem yang lebih luas.
Kekuatan Global dan Dampaknya terhadap Realitas Lokal
Struktur kekuasaan global saat ini sangatlah dipengaruhi oleh institusi-institusi keuangan internasional (IFIs), seperti Bank Dunia Grup atau World Bank (termasuk pula IMF, International Finance Corporation, International Development Assistance, dan ICSD), serta institusi keuangan di tingkat regional seperti Asian Development Bank (ADB) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Institusi-institusi ini, meski beroperasi dengan cara yang serupa bank konvensional, memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang signifikan sekali. Pengaruh mereka yang besar itu disebabkan oleh besarnya pinjaman utang yang mereka berikan kepada negara-negara anggota atau korporasi multinasional.
"Institusi-institusi keuangan ini, meski beroperasi dengan cara yang serupa bank konvensional, memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang signifikan sekali."
Institusi-institusi keuangan tersebut, bersama dengan konsep perdagangan bebas, telah menjadi pilar utama atas eksisnya sistem kapitalisme global hingga saat ini. Perdagangan bebas dalam hal ini menuntut penghapusan hambatan seperti tarif, yang sering kali mengabaikan disparitas substansial dalam kondisi dan kapasitas dunia usaha di setiap negara.
Hal ini pada gilirannya malah menciptakan arena persaingan yang tidak setara, di mana negara-negara maju (sering disebut "negara-negara Utara") memperoleh keuntungan komparatif yang eksploitatif terhadap negara-negara berkembang ("negara-negara Selatan"). Akibatnya, sistem perdagangan bebas (pasar bebas) kerap kali berujung pada bentuk imperialisme baru yang sangat merugikan kelompok negara-negara yang paling rentan di lapisan terbawah, sehingga memperparah ketimpangan global dan lokal.
"Sistem perdagangan bebas (pasar bebas) kerap kali berujung pada bentuk imperialisme baru yang sangat merugikan kelompok negara-negara yang paling rentan di lapisan terbawah."
Fenomena baru seperti aliansi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan) juga merepresentasikan upaya negara-negara berkembang untuk mencari alternatif di tengah hegemoni global yang didominasi oleh negara-negara maju di Utara (AS dll.). Pergeseran ini menunjukkan adanya dinamika kekuatan ekonomi global yang sedang bergerak dari Utara ke Selatan Dunia.
Aparatur Kekuasaan dan Ideologi di Tingkat Nasional
Dampak kekuatan global yang dijelaskan sebelumnya kemudian terwujud secara konkret di tingkat nasional (masing-masing negara) melalui berbagai aparatur kekuasaan dan ideologi yang berlaku. Lembaga legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), misalnya, berperan dalam merumuskan dan mengesahkan regulasi yang berpihak pada konsep pasar bebas dan pertumbuhan ekonomi yang tunduk pada hegemoni global, contohnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK).
Regulasi semacam UU CK tersebut dirancang untuk melancarkan proyek-proyek yang didukung oleh IFIs. Di sisi praktik, aparat keamanan negara, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang akan menjalankan fungsi pengamanan untuk memastikan stabilitas dan ketertiban bagi berjalannya sistem ekonomi dan investasi tersebut, yang tidak jarang dilaksanakan dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan.
Yang tak kalah penting pula adalah terdapat peran perguruan tinggi yang menghasilkan hegemoni pengetahuan. Perguruan tinggi dalam situasi seperti di atas kerap bertindak sebagai "aparatur ideologi" yang membenarkan hierarki pengetahuan. Misalnya, anggapan bahwa gelar akademik yang lebih tinggi (S2/S3) secara otomatis akan menunjukkan kualitas pengetahuannya yang lebih superior, bahkan jika pengetahuan praktis seorang petani di desa tentang sawahnya mungkin jauh lebih relevan dalam konteks tertentu. Hal seperti ini adalah buah dari hegemoni pengetahuan yang diraup oleh perguruan tinggi.
