Reformasi Politik Daendels di Jawa Abad ke-19: Pengaruh Revolusi Prancis yang Menyentuh Nusantara

Herman Willem Daendels adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah kolonial di Nusantara. 

Ditunjuk oleh Napoleon Bonaparte sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808, Daendels membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan, militer, dan infrastruktur di Jawa. 

Dengan latar belakang sebagai seorang Francophile (pengagum budaya Prancis) dan mantan jenderal di tentara Prancis, ia hadir dengan misi memperkuat kekuasaan Belanda di bawah dominasi Prancis serta menghadapi ancaman Inggris yang semakin agresif di wilayah Asia Tenggara.

Baca juga: George Washington & Sukarno: Pengaruh Revolusi Amerika terhadap Revolusi Kemerdekaan Indonesia

Daendels yang franchophile (Sumber Gambar: VOI)

 

Herman Willem Daendels: Napoleon di Batavia

Salah satu langkah penting yang dilakukan oleh Napoleon dalam mewujudkan ambisinya ini adalah pendelegasian Herman Willem Daendels ke Batavia pada tahun 1808. 

Napoleon (Sumber Gambar: Britannica)

Daendels yang dikenal sebagai seorang Francophile (Pengagum budaya Prancis pasca-Revolusi Prancis), doktor hukum, dan mantan jenderal di tentara Prancis, dilihat sebagai sosok yang memiliki loyalitas tinggi kepada Napoleon dan memiliki latar belakang yang tepat untuk menegakkan visi Prancis di Nusantara. 

Baca juga: Dinamika Politik Indonesia 1950-an: Residu Revolusi '45

Ia segera datang dengan misi untuk memperkuat pertahanan Batavia dan memodernisasi struktur pemerintahan di Pulau Jawa sesampainya di Nusantara.

Baca juga: Perdagangan Bangsa Arab dengan Nusantara: Awal Mula Islam di Nusantara

Setibanya di Batavia, Daendels segera melakukan serangkaian perubahan-perubahan besar dalam sistem pemerintahan dan struktur sosial. 

Salah satu langkah pertama yang dilakukannya adalah memperluas sisa-sisa administrasi VOC menjadi sebuah kekuatan militer yang besar dan efektif.

Daendels melakukan pengorganisasian pasukan yang terdiri dari 20.000 orang, yang di dalamnya terdiri dari tentara pribumi asal Jawa, Bali, Sulawesi, dan Ambon. Ia juga membangun berbagai fasilitas militer, seperti barak-barak, gudang-gudang mesiu, rumah sakit militer, dan memperkuat pelabuhan Surabaya. 

Sering dianggap tak nasionalis, inilah KNIL tentara Hindia Belanda warisan Daendels (Sumber Gambar: Wikimedia Commons)

Semua langkah ini menunjukkan bahwasanya Daendels berniat untuk memperkuat posisi Belanda di Jawa, bahkan jika itu berarti memperkenalkan kekuatan militer yang lebih besar dan lebih terorganisasikan.

Konstruksi Infrastruktur dan Modernisasi

Daendels membawa visi modernisasi yang tinggi bagi Pulau Jawa, salah satunya dengan pembangunan jalur transportasi dan pendistribusian yang penting. 

Salah satu proyek utamanya adalah pembangunan Grote Postweg (Jalan Pos Besar), sebuah jalan raya sepanjang lebih dari 1.000 kilometer yang menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa (Anyer-Panarukan).

Grote Postweg buatan Daendels (Sumber Gambar: Wikimedia Commons)

Pembangunan jalan ini bukan hanya untuk mempercepat komunikasi dan pergerakan pasukan, melainkan juga untuk memastikan kontrol yang lebih baik terhadap seluruh wilayah Jawa. 

Proyek ini menelan biaya yang tinggi dan harus mengorbankan sekitar 12.000 pekerja paksa tewas (banyak di antaranya adalah rakyat pribumi) dalam proses pembangunan tersebut. Namun, meskipun proyek ini dibangun dengan biaya yang sangat tinggi dalam hal nyawa manusia karena pekerja paksa, hasilnya adalah sebuah infrastruktur yang masih digunakan hingga hari ini.

Jalan ini memungkinkan perjalanan dari Batavia ke Semarang yang sebelumnya memakan waktu sepuluh hari, setelah dibangun Jalan Pos Besar, dapat ditempuh dalam tiga atau empat hari saja.

Jalan Pantura bekas jalan yang dibuat oleh Daendels (Sumber Gambar: Tirto)

Pembangunan infrastruktur ini tidak hanya berdampak pada bertambah kokohnya kekuasaan Belanda sebagai vasal Prancis, tetapi juga membawa dampak besar terhadap mobilitas barang dan manusia di Pulau Jawa, sekaligus membuka jalan bagi modernisasi lebih lanjut dalam sistem transportasi dan ekonomi yang bergantung pada ekspansi kolonial.

Reformasi Administratif dan Sosial

Daendels juga memperkenalkan berbagai reformasi administratif yang jauh lebih revolusioner dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya.

Dalam hal pembagian wilayah, ia membagi Pulau Jawa menjadi sembilan prefektur (provinsi) yang mengikuti model administrasi yang diterapkan Napoleon di Prancis. 

Keraton Cirebon yang dihapus secara administratif dan kekuatan politik oleh Daendels (Sumber Gambar: MuslimahNews)

Sebagai bagian dari upaya memodernisasikan administrasi negara, Daendels menanggalkan sistem feodal yang ada di beberapa daerah, seperti yang terjadi di Cirebon dan Banten dengan menghancurkan kekuasaan bangsawan lokal yang masih berpengaruh.

Dalam hal ini, Daendels berusaha menghapuskan sisa-sisa sistem yang menghambat kemajuan dan mengonsolidasikan kekuasaan Belanda secara lebih efisien.

Reformasi lainnya adalah dalam bidang pendidikan. Daendels memandang pendidikan sebagai bagian penting dari transformasi masyarakat dan mencanangkan kebijakan untuk membangun sekolah-sekolah untuk anak-anak Jawa, sebuah langkah yang sangat progresif mengingat konteks kolonial pada saat itu sangat buruk.

Selain itu, Daendels juga memperkenalkan reformasi dalam bidang pertanian, kehutanan, dan pengelolaan air, yang melibatkan pengawasan yang lebih ketat terhadap perkebunan kopi yang menjadi sumber utama pendapatan kolonial.

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian yang lebih terstruktur dan terkontrol serta memastikan pasokan bahan baku yang stabil untuk perdagangan Belanda.

Pengaruh Daendels terhadap Bangsawan dan Pusat Kekuasaan Lokal

Salah satu perubahan yang paling mencolok yang dibawa oleh Daendels adalah pemusnahan kekuasaan para sultan dan bangsawan lokal, yang selama ini mendapatkan berbagai keuntungan dari hubungan dengan VOC. 

Sebagai contoh, Daendels mencabut kekuasaan "resmi" dari Sultan Yogyakarta dan mengalihkan beberapa distrik ke kontrol Belanda.

Sultan Hamengkubuwuno II menggunakan gaya pakaian ala Prancis (Sumber Gambar: Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta)

Ia juga mengganti raja-raja lokal dengan keluarga-keluarga bangsawan lokal yang lebih loyal kepada pemerintahannya sekaligus menghentikan pembayaran upeti tahunan yang sebelumnya diberikan kepada VOC dan pemerintah Belanda. 

Dalam hal ini, Daendels tidak hanya memaksakan kontrol politiknya atas wilayah, tetapi juga menggantikan sistem feodal yang menguntungkan kalangan bangsawan dengan sistem pemerintahan yang lebih terpusat dan lebih mudah dikendalikan.