Dampak Kolonialisme Belanda dan "Permohonan Maaf" atas Perbudakan

Pada 1 Juli 2021, Wali Kota Amsterdam, Femke Halsema, menjadi pejabat Belanda pertama yang secara resmi memohon maaf atas peran kota tersebut dalam perbudakan pada masa lalu. Permintaan maaf ini diikuti oleh para wali kota dari Rotterdam, Utrecht, dan Den Haag, yang hasil penelitiannya menunjukkan keterlibatan kota-kota tersebut dalam perdagangan budak. 

Puncaknya terjadi pada 12 Desember 2022, ketika Perdana Menteri Mark Rutte mengeluarkan permohonan maaf secara nasional. Kemudian, Raja Willem IV pada 1 Juli 2023 memberikan permohonan maaf yang lebih emosional dengan meminta pengampunan atas tindakan leluhur-leluhurnya.

Namun, meskipun permohonan maaf ini mencerminkan kesadaran sejarah yang lebih besar, masih ada resistensi dari kelompok konservatif dan politisi sayap kanan Belanda, seperti Geert Wilders. 

Geert Wilders, politisi sayap kanan-ekstrem di Belanda (Sumber Gambar: EenVandaag)

Wilders bahkan menyerukan pencabutan permohonan maaf atas perbudakan, yang menunjukkan bahwa narasi kolonialisme dan perbudakan masih menjadi perdebatan intens di Belanda.

Tantangan dalam Pengakuan Sejarah

Walau Belanda telah mengakui perbudakan trans-Atlantik sebagai bagian dari sejarah nasionalnya, pengakuan terhadap perbudakan di kawasan Samudra Hindia masih terbatas. 

VOC sering kali masih dipandang sebagai simbol kejayaan perdagangan Belanda, sementara perbudakan yang mereka terapkan di Asia jarang mendapat perhatian. Kota Hoorn, misalnya, melakukan penelitian tentang sejarah perbudakan di kota tersebut, tetapi menolak mengeluarkan permohonan maaf, meskipun tokoh seperti Jan Pieterszoon Coen berasal dari sana.

Ketimpangan dalam pengakuan ini mencerminkan betapa sulitnya masyarakat di Belanda untuk menerima keseluruhan dampak kolonialisme mereka. Jika Belanda benar-benar ingin bertanggung jawab atas sejarahnya, pengakuan terhadap perbudakan di Samudra Hindia perlu mendapat tempat yang sama seperti perbudakan yang terjadi di trans-Atlantik.