Teriakan Protes PLB Nunukan Kaltara Menjadi Agenda Prioritas Pemda

Nunukan - Teriakan protes dari Pedagang Lintas Batas (PLB) Nunukan Kalimantan Utara tengah menjadi agenda prioritas Pemerintah Daerah.
Blokade barang asal Malaysia yang selama ini menjadi penopang masyarakat perbatasan RI - Malaysia sebagai implementasi PP 34 tentang Perdagangan Lintas Batas memberikan efek domino yang akan membuat harga sembako melonjak dan terjadi kelangkaan.

Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, mengatakan, sudah bergerak cepat dengan memberikan tugas kepada asisten 1 Ekonomi dan Pembangunan melakukan loby ke kementrian terkait agar kondisi Nunukan menjadi pertimbangan untuk memberi kebijakan di perbatasan RI - Malaysia.
 
"Saya sudah minta asisten 1, nanti kementrian supaya sedikit berkomunikasi dengan Pemda, agar kita bisa menyampaikan keluhan kita,"ujarnya, Jumat (05/07/2019).
 
Laura menjadwalkan pertemuan pada Senin 08 Juli 2019, saat kedatangan Petugas Direktorat Bina Perdagangan Luar Negeri ke Nunukan, Laura juga telah mengundang seluruh unsur Forkopimda untuk duduk bersama mencari solusi terkait ancaman kelangkaan sembako dan lonjakan harga di Nunukan karena penerapan PP 34 ini.
 
Pertemuan tersebut diharap bisa menjadi akses juga solusi dengan tujuan membuka blokade jalur perdagangan tradisional yang telah berlangsung puluhan tahun antara Nunukan Kalimantan Utara dan Tawau Sabah negara bagian Malaysia.
 
"Nanti ada beberapa surat ke Gubernur, kita bermohon untuk didiskusikan di Pusat,"katanya