MAKASSAR -- Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (DPN GNPK), menggelar diskusi akhir tahun memperingati Hari Anti Korupsi dengan tema “Pencegahan Korupsi Dan Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” di Hotel Aryaduta, Jl Somba Opu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 9 - 10 Desember 2016.
Walikota Makassar Ir H Mohammad Ramdhan Pomanto, saat membuka secara resmi diskusi akhir tahun ini mengatakan pelaku korupsi saat ini sudah semakin canggih. Mereka sudah menguasai sistim. Pola permainan pelaku korupsi terstruktur.
“Saat ini yang namanya korupsi termasuk pungli, sudah membudaya. Untuk memberantasnya perlu waktu dan keberanian ekstra. Ibaratnya memberantas korupsi itu seperti mencabut paku dalam daging. Rasanya sakit. Jadi kalau kita ragu, ya kita akan digilas oleh mereka,” kata Danny Pomanto, panggilan akrab Walikota Makassar ini, Jumat, 9 Desember 2016.
Menurutnya, dengan adanya kehadiran komunitas penggiat anti rasuah (korupsi) seperi GNPK ini, pihaknya merasa mendapat angin segar dengan adanya semangat pemberantasan korupsi. Seperti marak dan gencarnya gebrakan satuan pemberantasan pungli belakangan ini.
“Konsekuensinya, ya saya sebagai walikota diserang habis-habisan. Dari berbagai penjuru. Tapi saya sadar, senjatanya adalah transfaran, keterbukaaan. Saya pun dilaporkan ke mana-mana,” kata Walikota Pomanto.
Meski demikian, dengan sudah terlewati dua tahun memimpin Kota Makassar, menurut walikota, sekarang ini sudah semakin nyaman.
“Ironinya, pihak yang menyerang saya itu, justeru mereka yang semula mendukung saya jadi walikota. Tapi saya tidak punya beban, kalau mereka salah dan nakal, ya saya sikat,” kata Pomanto.
Pasalnya, ketika Danny Pomanto mau maju jadi walikota, ia mengaku harus terlebih dahulu menjual tanah sebagai modal bersosialisasi, dan diakui, uangnya itu tidak kembali.
“Pemilu atau Pilwali sesuai pengalaman saya di Makassar, butuh uang yang tidak sedikit,” kata Pomanto, yang dua tahun kepimpinannya berhasil meraih dua kali Adipura – penghargaan tertinggi bagi sebuah daerah kota/kabupaten di bidang lingkungan -- secara berturut-turut.
Diskusi ini digelar DPN GNPK bekerja sama dengan pengurus Dewan Pimpinan Provinsi Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (DPP GNPK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat. Peserta diskusi adalah mahasiswa, masyarakat umum dan penggiat anti korupsi.
Selain Walikota Makassar, juga memberikan arahan dalam diskusi tersebut
