Cucum Suminar
Cucum Suminar Kompasianer

Belajar dari menulis dan membaca. Twitter: @cu2m_suminar

Selanjutnya

Tutup

Ekonomi Artikel Utama

Menggerek Ekonomi Batam, Benarkah Ex Officio Solusi Terbaik?

7 Februari 2019   13:44 Diperbarui: 8 Februari 2019   08:10 232 5 3
Menggerek Ekonomi Batam, Benarkah Ex Officio Solusi Terbaik?
Batamcentre, Batam. | Dokumentasi ATB

Bila sesuai dengan rencana Dewan Kawasan, akan ada sejarah baru di Batam, Kepulauan Riau. Dua lembaga pemerintahan akan dipimpin oleh satu orang yang sama, yakni Walikota. Kepala BP Batam tak lagi ditunjuk dan dipilih oleh Dewan Kawasan, tetapi akan otomatis dirangkap langsung oleh Walikota Batam.

Meski proses menuju ex officio tersebut sudah mulai berjalan, pro dan kontra masih ada. Banyak yang mendukung, tak sedikit juga yang menolak. Pihak yang tidak setuju bahkan sempat memasang spanduk di jalanan utama Kota Batam, menyuarakan penolakan dalam bentuk tulisan singkat.

Baca Juga: Tepatkah Melebur BP Batam-Pemko Batam? 

Walaupun ada yang menolak, pemerintah pusat tetap kukuh "menuju" ex-officio. Saat ini, Kepala BP Batam sementara, bahkan sudah dilantik. Jabatannya hanya akan berlangsung selama empat bulan, dari Januari hingga April 2019. 

Tugas utamanya adalah melakukan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pengelolaan, pengembangan dan pembangunan BP Batam selama masa transisi.

Pemerintah pusat menilai, menjadikan Walikota Batam sebagai Ex Officio Kepala BP Batam merupakan jalan keluar paling tepat. Dengan "dipegangnya" dua instansi pemerintahan oleh satu orang yang sama, diharapkan pertumbuhan ekonomi di Batam akan lebih optimal. Tidak ada lagi yang akan menghambat investasi karena dualisme kewenangan.

Fokus Kembangkan Industri, Jabatan Sebaiknya Dipisah

Mengembangkan daerah industri itu bukan hal mudah. Terlebih ada target khusus. Perlu upaya ekstra dan fokus. Demikian juga dengan masalah kependudukan dan pelayanan kepada masyarakat, bukan hal sederhana. Ada banyak hal yang harus dipikirkan, dilakukan, dan direalisasikan, agar hasilnya lebih optimal.

Baca Juga: Mengkaji Pembubaran BP Batam 

Selama menjabat sebagai Walikota dan Ex Officio Kepala BP Batam, pasti akan ada deputi dan kepala dinas yang membantu. Deputi dan kepala dinas juga pasti akan memberikan ide untuk berbagai program. Mereka juga tentu akan menyokong terlaksananya program tersebut. 

Namun, bukankah akan lebih maksimal bila dipikirkan dan dijalankan oleh satu orang dari pimpinan masing-masing?

BP Batam itu merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mengembangkan usaha dan industri. Sang pimpinan tentu harus memiliki jiwa entrepreneurship. Harus ada "ide-ide gila" agar industri di Batam dapat terdongkrak dengan baik. Bila tidak, hasilnya pasti tidak akan maksimal.

Sementara walikota itu dipilih oleh masyarakat. Meski pintar, disukai banyak orang, belum tentu memiliki jiwa kewirausahaan. Nah, bila kebijakan ex officio ini dipaksakan dijalankan, berarti meski tidak "cocok" memimpin BP Batam, tetap akan memimpin.

Ingat Walikota juga merupakan sosok pilihan partai, meski ada juga yang independen --tapi kan tidak banyak. Jadi suka tidak suka, bila hanya ada dua calon walikota misalnya saat Pilkada, tetap harus itu yang dipilih. Padahal, misalkan, ada sosok lain yang sebenarnya lebih cocok memegang kendali BP Batam.

Selain itu, bagaimana seandainya bila dalam masa kepemimpinan walikota yang menjadi Ex Officio Kepala BP Batam itu kinerjanya tidak maksimal? Perekonomian di Batam tetap melempem? Haruskan dibiarkan hingga masa kepemimpinannya berakhir?

Padahal dua pimpinan BP Batam yang terakhir diberhentikan dalam waktu yang sangat singkat hanya karena dinilai tidak bisa membawa perekonomian Batam pada target yang sudah ditentukan.

Khawatir hanya Isu yang "Digoreng"

Selama ini dualisme kewenangan memang selalu digembar-gemborkan menjadi penyebab tersendatnya industri di Batam.

Namun, sudahkah hal tersebut ditelisik lebih dalam? Benarkah itu yang menjadi biang kerok utama pertumbuhan ekonomi di Batam tidak seperti yang diharapkan? Jangan-jangan ada unsur kesengajaan dari salah satu pihak untuk menghambat investasi agar isu dualisme kewenangan tetap laris "digoreng".

Zaman secanggih sekarang, mengapa tidak memanfaatkan teknologi untuk biroksasi investasi, sehingga pengurusan perizinan dapat terintegrasi, terlacak dan tertelusur? Pemerintah Kota Batam dan BP Batam duduk bersama membuat aplikasi yang dapat digunakan bersama.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2