Hingga hari ini saya masih tidak percaya jika Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri masih hidup dibawah kata sejahtera. Di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) contohnya. Lembaga abdi negara tersebut bisa dikatakan hidup dengan sejahtera dan makmur. Berbagai uang tunjangan dipenuhi. Hal ini dilakukan pemerintah saat itu hanya satu, ingin meningkatkan integritas & menyejahterakan kehidupan prajurit TNI/ POLRI di tanah air.
Sebagai negara yang memiliki luas wilayah hampir mencapai 1,905 juta km, dengan jumlah populasi penduduk pada 2019 diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa. Dua instansi keamanan negara ini perlu diperhatikan khusus bagi pemerintah. Terlebih untuk lima tahun kedepan paska pemilu April 2019 nanti.
SBY dan Partai demokrat sudah mencanangkan berbagai kebijakan yang nantinya akan diimplementasikan jika partai berlambang mercy tersebut meraih kemenangan di pemilu legislatif mendatang.
Kebijakan pro TNI/Polri merupakan kebijakan khusus SBY bagi peningkatan kesejahteraan TNI/Polri untuk lima tahun kedepan.
Selama sepuluh tahun memimpin Indonesia (2004-2014), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) & Partai Demokrat telah melaksanakan berbagai program Pro TNI/ POLRI.
Saya masih ingat disaat SBY masih menjabat sebagai presiden ke 6 Republik ini. Dimana pemerintah meningkatkan kesejahteraan dengan menaikkan gaji, tunjangan, & gaji 13 TNI/POLRI jelang hari raya. Menyediakan fasilitas perumahan bagi prajurit TNI, serta membangun kekuatan alat utama sistem senjata (alutsista).
Selain itu, program lainya yang dilakukan SBY dan Demokrat menyelenggarakan pendidikan & pelatihan yang terencana, sistematis & berkesinambungan. Mendorong TNI/POLRI mengambil peran dalam perdamaian dunia.
Tak hanya itu. Pemerintahan SBY kerap mengingatkan serta memantau untuk melakukan reformasi dengan memastikan TNI/POLRI tidak terlibat politik praktis guna mendapatkan keuntungan pribadi.
Susilo Bambang Yudhoyono (2004) saat masih menjadi Menkopolhukam juga pernah mengingatkan agar politisi tidak menggoda, mencampuri, dan mengajak TNI untuk masuk kembali ke politik praktis. Sebaliknya hasrat TNI untuk kembali ke politik praktis harus dihilangkan.
SBY adalah salah satu jenderal yang ikut merumuskan konsep TNI meninggalkan politik praktis, atau sering disebut sebagai back to basic.
Apabila Partai Demokrat menang dalam Pemilu 2019. Partai Demokrat akan berjuang habis-habisan agar kebijakan & program bagi peningkatan kapasitas, integritas, & kesejahteraan TNI/POLRI dapat dilanjutkan, diperluas & ditingkatkan dengan cara meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI/POLRI dengan kenaikan gaji yang disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
