Pak Menko, Alasan PSBB Total Bukan Hanya Urusan Ruangan dan Ranjang

PSBB di DKI Jakarta akan kembali dilaksanakan mulai tanggal 14 September 2020. Sesaat setelah gubernur Anies Baswedan mengumumkan keputusan tersebut, beragam reaksi timbul dari masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekitarnya. 

Pemberlakuan PSBB ini didasarkan pada data kasus positif di Jakarta yang seminggu terakhir ini memberikan kontribusi nyaris 30% dari data nasional. Selain itu tingkat ketersediaan ranjang di ruang isolasi dan ruang ICU di Rumah sakit dianggap sudah dalam jumlah yang mengkhawatirkan.

Pemberlakuan PSBB ini kembali memicu pro dan kontra. Reaksi negatif terutama ditunjukkan oleh tiga menteri ekonomi (Menko Ekonomi, Mendag, dan Menperin) di negara kita. 

Pemberlakuan PSBB ini dianggap sebagai penyebab anjloknya pasar saham yang menyebabkan terhentinya perdagangan sementara karena penurunan mencapai angka 5%. PSBB ini dianggap merusak ritme perekonomian yang sudah mulai naik dan akan mempengaruhi kinerja industri. 

Reaksi dari menteri-menteri ini seakan mejadi gambaran apa yang terjadi selama ini. Kebijakan yang sebelumnya dijalankan hanya memandang sektor ekonomi adalah yang harus diselamatkan terlebih dahulu. 

Pernyataan Menko Airlangga di kanal YouTube BNPB pada Kamis, 10 September mencerminkan kurangnya pemahaman mengenai kondisi yang menjadi alasan penerapan PSBB ini, sekaligus menjadi cermin bagaimana pemerintah selama ini memandang ekonomi sebagai hal paling utama yang harus diselamatkan.

Menko Airlangga memberikan reaksi yang berlawanan dengan pernyataan presiden sebelumnya yaitu bahwa urusan COVID harus ditangani terlebih dahulu sebelum restart ekonomi. Urusan ekonomi memang penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Tetapi urusan kesehatan yang tidak ditangani dengan baik akan membuat perekonomian kita terpuruk. 

Tidak seharusnya lagi kita memperdebatkan mana yang lebih penting kesehatan atau ekonomi. Strategi memprioritaskan salah satu saja pasti akan membawa dampak yang pada akhirnya membawa ekonomi lebih buruk lagi. Alangkah sia-sianya semua insentif yang diberikan kepada pengusaha jika tidak ada karyawan yang bisa bekerja maksimal karena Covid ini. 

Belum lagi biaya promosi pariwisata yang jumlahnya tidak sedikit itu jika tidak ada wisatawan yang berkunjung. Enam bulan kita menghadapi masa pandemi ini, sudah tidak pantas lagi masyarakat melihat pemerintahnya saling serang kebijakan.

Pemerintah pusat melalui Pak Menko seakan-akan hanya melihat masalah kesehatan dari segi penyediaan fasilitas dan infrastruktur saja. Masalah  yang diangkat hanya kekurangan ranjang dan ruang isolasi.