Beberapa minggu lalu, banjir melanda sebagian wilayah Jakarta. Hujan deras semi badai yang turun terus menerus menyebabkan genangan di banyak titik, termasuk di wilayah-wilayah yang selama beberapa tahun terakhir relatif aman. Dengan segera, tangan-tangan menuding ke sana kemari, menyalahkan si A si B, membandingkan tahun XX dengan tahun YY.
Namun persoalan Jakarta ini sungguh harus dicermati dengan baik dan ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh pula, karena bila tidak, Jakarta akan tenggelam.
Perubahan iklim dan dampaknya pada megakota
Fakta dan dampak perubahan iklim adalah sesuatu yang tidak bisa kita kesampingkan. Dunia sedang mengalami perubahan, dan ini perubahan ke arah yang buruk. Memanasnya suhu global menyebabkan bergesernya musim, tanah tak lagi bersahabat, rantai makanan terganggu, hewan-hewan kehilangan makanan dan tempat tinggal, peristiwa cuaca yang semakin ekstrem, dan kenaikan permukaan air laut. Sementara semuanya mempengaruhi umat manusia di dunia, dampak terakhir sangat terasa untuk pulau-pulau, kota-kota yang berada dekat dengan laut.
Sepanjang 1960 hingga 2010, PBB mencatat pertumbuhan megakota tepi laut (coastal megacities) yang sangat signifikan. Selain pertumbuhan populasi manusia yang cepat, tren urbanisasi juga menyusul dengan sama cepatnya, dengan perkiraan 60% penduduk dunia akan tinggal di kota pada tahun 2025. Tren ini mendorong tumbuhnya kota-kota dan megakota (jumlah penduduk di atas 10 juta) baru, terutama di negara berkembang. Pada tahun 1950, hanya ada 2 megakota di dunia: New York dan London. Tahun 2010, jumlah itu sudah mencapai lebih dari 2 kali lipatnya; termasuk Tokyo yang menjadi megakota terbesar di dunia dengan jumlah penduduk hampir 14 juta orang (secara kota administratif, dan 37 juta secara metropolis/greater area) dan Jakarta yang jumlah penduduknya sudah di atas 10 juta. Jumlah penduduk Jakarta ini menjadi lebih banyak di siang hari, ketika pekerja dari kawasan sekitar Jakarta melakukan aktivitas produktif mereka.
Dengan peristiwa cuaca ekstrem dan kenaikan permukaan air laut, coastal megacities memiliki risiko terdampak yang tinggi. Tahun 2005, kota Mumbai di India mengalami hujan deras sepanjang 24 jam, dengan curah hujan mencapai 900 mm. Angka ini hampir setara dengan jumlah curah hujan selama setengah tahun di wilayah tersebut. Ditambah dengan gelombang laut tinggi yang menghantam pantainya, Mumbai mengalami banjir yang sangat parah dan ratusan orang meninggal dalam peristiwa tersebut.
Peristiwa ini tentu bukan eksklusif disebabkan karena dampak perubahan iklim terkait cuaca dan kenaikan permukaan air laut. Coastal megacities di dunia umumnya juga mengalami penurunan permukaan tanah, utamanya disebabkan karena pengambilan air tanah yang berlebihan untuk mengimbangi kebutuhan populasi penduduknya. Bahasa kerennya: land subsidence. Dan ya, ancaman terhadao coastal megacities ini bukan hanya dari luar (laut), juga dari dalam (air tanah). Nggak usah kejauhan nunjuk ke laut, tunjuk dulu ke bawah. Pengambilan air tanah secara masif membuat permukaan tanah turun, dan dengan kondisi ini, kota menjadi semakin rentan terhadap banjir. Ya banjir karena hujan, juga karena gelombang laut.
Dan memang itulah ancaman yang juga kini dihadapi Jakarta, seperti diulas mendalam oleh Michael Kimmelman di New York Times bulan lalu. Kimmelman nggak pake bahasa berbunga-bunga: Jakarta menghadapi ancaman yang sangat dekat, Jakarta akan tenggelam. "Pesimisnya" Kimmelman cukup beralasan, kita punya banyak aturan mengenai lingkungan, tata ruang, dan sebagainya; namun penerapannya sangat terbatas.
Tokyo hampir tenggelam
Tokyo pernah menghadapi ancaman yang sama dengan Jakarta. Megakota di Jepang ini tanahnya pernah turun hingga 58 meter pada tahun 1965, juga karena penggunaan air tanah yang masif dan tidak mempertimbangkan lingkungan. Di tahun 1970-an, pemerintah Tokyo dengan segera mengeluarkan aturan pumping, membatasi pengeboran air tanah oleh swasta dan individu serta mengevaluasi semua sumur di kota Tokyo. Pemerintah kota juga mensyaratkan pembangunan gedung baru untuk memiliki rencana daerah resapan air hujan, guna "mengisi" kembali sediaan air tanah. Daerah yang memang menjadi daerah resapan air namun digunakan lain fungsi, dikembalikan fungsinya dengan segera.
Dalam 10 tahun, tidak ada land subsidence lagi di Tokyo, dan jumlah air tanah telah kembali melimpah. Pertanyaannya, jika air tanah dibatasi jumlahnya untuk diambil, dari mana sumber air yang digunakan penduduk Tokyo yang terus bertambah?
Jakarta dan mimpi kota yang berkelanjutan
Jakarta ini nasibnya sama dengan Tokyo. Tanpa aturan dan "pemaksaan" penerapannya di lapangan, Jakarta akan semakin rentan kekurangan sumber air dan semakin berisiko terkena dampak perubahan iklim.
Pemerintah DKI Jakarta itu punya perda khusus terkait perubahan iklim. Lebih spesifiknya Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030. Di dalamnya diatur penataan pemukiman, transportasi, drainase, persampahan, sampai efisiensi energi. Isinya 243 halaman, boleh dibaca dulu. Pendek kata, konsep sustainable cities ala Jakarta itu udah jadi visi dan dituangkan dalam peraturan tersebut. Pertanyaannya, sejauh mana visi dan kebijakan ini diterjemahkan dalam aksi di lapangan?
Untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, ada dua kategori langkah yang dilakukan: adaptasi dan mitigasi (pencegahan). Dengan kondisi yang sudah pesimistis seperti kata Mas Kimmelman, model adaptasi yang diterapkan Jakarta memang baiknya juga ekstrem. Area bantaran sungai baiknya disterilisasi, selokan-selokan konsisten dibersihkan, pompa-pompa air harus siaga dan dipelihara. Ini nggak boleh jadi pekerjaan musiman. Prediksi yang dikeluarkan beragam lembaga cuaca juga makin akurat, sehingga setidaknya kita bisa mempersiapkan diri lebih awal.
Model pendekatan praktis dan teknis seperti ini cukup efektif untuk beradaptasi setidaknya dalam jangka pendek. Tumbuhnya pemukiman dan kawasan produktif harus direm, terutama bila tak disertai dengan rencana rehabilitasi lingkungan dan manajemen tata kelola sumber daya. Apakah Jakarta harus mengeluarkan larangan bikin sumur? Mungkin. Tapi pertanyaannya, airnya dari mana? Ambil dari Ciliwung? Ambil dari Citarum? Melihatnya saja mungkin sudah bikin eneg. Tahukah Anda bahwa sumber air bersih di Jakarta itu hanya 4% yang benar-benar dari Jakarta? Sisanya dari Waduk Jatiluhur dan Tangerang.
Ini persoalan kompleks, namun harus dilakukan dengan segera. Kita tahu bahwa normalisasi kawasan bantaran sungai dan daerah resapan air adalah persoalan yang gampang dipantik menjadi isu dan konflik. But if we don't actually face the problems head-to-head, we sacrifice our future. Peraturan ada banyak, bagaimana penerapannya di lapangan?
(ngomong emang gampang ya sis)
Mitigasi (pencegahan) jangka panjang mencakup perencanaan tata ruang yang memperhatikan aspek berkelanjutan. Bagaimana zoning untuk permukiman, pemetaan dan penghematan energi, penataan transportasi publik, hingga inovasi-inovasi untuk green lifestyle.
Di level personal, kita juga harus sadar bahwa keterlibatan itu penting. Jaga kebersihan lingkungan sekitar, jaga kebersihan sungai, selektif memilih tempat tinggal, hemat air, you name it. It can be anything. One person sure cannot save our world, but one person can make a difference. Kimmelman nggak menakut-nakuti, risiko Jakarta tenggelam itu memang ada.
Pertanyaannya: haruskah kita takut dulu untuk bisa bertindak?
XOXO,
Marlistya Citraningrum, pengelola program energi berkelanjutan di sebuah lembaga pemikir di Jakarta