Akhir-akhir ini jagad maya sedang dipenuhi dengan gaya Kang Dedi Mulyadi (KDM) dalam memainkan perannya sebagai pejabat daerah. Salah satu yang masih hangat dalam perbincangan publik adalah menangani "karakter siswa bermasalah" di barak militer. Langkah ini mendapat respon serius dari Komisi Perlindungan Anak, anggota DPR Pusat, Komnas HAM, bahkan tokoh-tokoh nasional, Â tidak ketinggalan juga sesama gubernur. Semua berbicara tentang resep menangani siswa yang karakternya bermasalah, sebagai respon atas tindakan gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi. Â
Kalau boleh dirangkum, pendapat beberapa tokoh yang memberikan respon langkah Dedy Mulyadi kira-kira sebagai berikut:
- Penanganan siswa sebaiknya disesuaikan dengan regulasi yang ada
- Penangan siswa (oleh pejabat) harus didasarkan pada sistem, bukan langkah personal
- Penanganan siswa hendaknya tidak melanggar Hak Asasi Anak
- Pengananan siswa hendaknya tetap berlandaskan ilmu psikologi
Secara khusus Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menekankan bahwa pendidikan anak harus berpusat pada hak-hak anak dan prinsip-prinsip perlindungan anak. Mereka khawatir bahwa pendekatan militer tidak akan memberikan ruang bagi pengembangan potensi dan bakat anak secara optimal. Selanjutnya KPAI mengusulkan penanganan siswa bermasalah dengan pendekatan konseling, bimbingan, dan pendekatan rehabilitatif lainnya.
Seperti diketahui, fenomena siswa yang bermasalah karakternya, mempunyai akar masalah yang kompleks. Bisa dari keluarga, bisa dari lingkungan sosial, bisa dri peer group/pertemanan, atau lingkungan masyarakatnya yang berada dalam sub budaya menyimpang. Kuantitas dan kualitas kenakalannya terus berkembang, sehingga tidak sedikit masyarakat merasa resah dan gelisah atas perilaku sebagian calon generasi bangsa ini. Kegelisahan tersebut tidak sedikit juga melanda orang tua siswa.
Oleh sebab itu, untuk mengatasinya diperlukan langkah yang terintegrasi semua komponen yang terkait dengan pembinaan karakter siswa. Apalagi kondisi sekarang, persoalan siswa yang bermasalah karakternya tidak saja makin rumit dan kompleks, namun perilakunya sudah berada di posisi "kontradiktif" dengan statusnya sebagai pelajar. Sikap dan perilakunya, sudah sulit untuk bisa dinarasikan baik dengan kata-kata maupun akal sehat.
Siapa yang salah terhadap munculnya fakta tersebut? Jawabanya adalah banyak. Bisa saja guru, bisa saja sekolah, bisa saja lembaga yang membina sekolah, bisa juga pejabat daerahnya, bisa saja kurikulumnya, bisa saja menterinya, bisa saja sistem pemerintahannya yang kurang atau tidak pro terhadap pembinaan kesiswaan secara serius.
Dengan demikian, bisa saja semua komponen tersebut yang salah. Kok bisa? Sebab kalau dilihat persebaran populasi dan modus, tingkat, dan jenis kenakalannya makin tidak masuk akal. Pemerataan jumlah pelaku dan peningkatan varian kenakalan yang dilakukan, bisa diduga semua komponen di atas mempunyai "dosa sosial" atas munculnya fenomena dan fakta tersebut.
Respon semua komponen atas langkah KDM tidak salah. Mereka mempunyai sudut pandang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga alternatif solusi tentu diarahkan pada hal-hal yang melekat pada garis kelembagaan yang dikelola. Bagi tokoh, tentu tokohnya juga didasarkan pada latar belakang pendidikan, pengetahuan, maupun latar belakang status sosial yang pernah atau sedang dijalani.
Semua pendapat yang dilontarkan mempunyai spirit yang sama, yaitu kembalinya calon generasi muda bangsa kea rah rel yang diharapkan baik oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga Kang Dedi juga harus terbuka dengan masukan tersebut.
Oleh sebab itu, agar bisa mengakomodir semua pihak, ada hal yang perlu disikapi secara arif dan terbuka pada masing-masing pendapat para tokoh tersebut. Sesuatu tersebut menyangkut pertanyaan antara lain:
