Mutu suatu sekolah menjadi faktor penentu dalam memaksimalkan ketertarikan dan respon masyarakat. Sebab masyarakat (khususnya orang tua) tidak ingin coba-coba dalam memilihkan sekolah putra putrinya.
Secara normatif sekolah dianggap bermutu apabila sekolah tersebut mempunyai kelengkapan semua pendukung dalam mencapai kompetensi lulusannya. Misalnya terpenuhinya jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai legalitas profesinya, terpenuhinya sarana prasarana yang dibutuhkan dalam memberikan layanan pembelajaran, serta dana pendukung yang memadai. Pendek kata sekolah tersebut dapat memenuhi standar minimal dari 8 standar pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Namun dalam implementasinya muncul persepsi tentang mutu suatu sekolah yang dalam waktu ke waktu berkembang seiring dengan tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Perkembangan persepsi masyarakat tentang sekolah bermutu setidaknya dapat diuraikan menjadi beberapa tahap berikut.
Tahap pra Ebtanas. Indikator sekolah disebut bermutu apabila status sekolah tersebut adalah milik pemerintah (sekolah negeri). Ketika persepsi ini mengemuka, maka sekolah negeri menjadi tumpuhan masyarakat untuk menyekolahkan putra putrinya. Sisi positip bagi sekolah, kebutuhan anggaran, baik untuk operasional maupun pengembangan sarana prasarana dapat dimusyarawarahkan dengan orang tua secara baik-baik.
Pada tahap ini sekolah masih bertumpu pada sinergitas aspek kognitif, afektif maupun psikomotor secara seimbang. Sebab pada tahap ini sekolahlah yang menyusun soal ujian akhir untuk penentuan kelulusan para peserta didiknya. Ketika peserta didik ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya, akan mengikuti seleksi yang diadakan oleh sekolah tujuan. Pada saat ini karakter para peserta didik masih relatif terjaga dan terpelihara.
Tahap Ebtanas. Indikator sekolah disebut bermutu apabila sekolah tersebut mampu meraih rata-rata nilai EBTANAS (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional) yang tinggi baik pada tingkat nasional, regional maupun kabupaten/kota. Pada tahap ini dominasi masih tetap berada di sekolah milik pemerintah.
Persepsi masyarakat tentang sekolah bermutu pada saat ini, sudah mulai mengerucut pada persepsi capaian ranah kognitif. Sebab hasil ujian selain dijadikan penentu kelulusan, juga dapat digunakan sebagai syarat penentuan melanjutkan ke sekolah jenjang berikutnya (SD dan SLTP). Pada fase ini, sekolah milik pemerintah juga masih menjadi sasaran pilihan pertama. Pada saat ini pula, sekolah swasta cenderung menjadi terminal akhir bagi peserta didik yang nilai Ebtanas nya tidak bisa ditampung di sekolah negeri.
Tahap Ujian Akhir Nasional. Indikator sekolah bermutu masih ditentukan oleh keberhasilan sekolah meraih nilai ujian nasional. Baik nilai rata-rata maupun nilai tertinggi pada masing-masing mata pelajaran. Sehingga pada masa ini persepsi masyarakat tentang sekolah bermutu juga masih dipengaruhi oleh keberhasilan ranah kognitif. Sebab nilai yang diperoleh peserta didik juga masih menjadi persyaratan kelulusan dan penentuan jenjang sekolah lanjutan bagi SD dan SLTP.
Praktik Ebtanas yang berganti menjadi Ujian Akhir Nasional berjalan dari 1986 sampai 2014 membawa dampak lahirnya dikotomi di dunia pendidikan kita yaitu sekolah "Favorit" dan "Tidak Favorit". Sekolah favorit akan menjadi pilihan pertama bagi peserta didik yang nilai Ebtanas/UAN bagus. Sedangkan peserta didik yang nilai sedang dan bawah masuk di sekolah-sekolah kategori di luar sekolah favorit.
Namun sekolah negeri masih mejadi idola masyarakat dalam menyekolahkan putra putrinya, walaupun label sekolah favorit hanya dimiliki beberapa sekolah negeri saja. Sisi positif bagi sekolah, kebutuhan anggaran yang dibutuhkan oleh sekolah dapat dimusyawarahkan bersama dengan wali murid. Persepsi masyarakat tentang sekolah bermutu masih berorientasi pada capaian kognitif putra putrinya dalam meraih nilai Ebtanas/UAN.
Tahap "kegelisahan". Tahap ini ditandai pergeseran persepsi sebagian masyarakat tentang mutu suatu sekolah, tidak semata-mata ditentukan oleh capaian kognitif semata, tetapi juga mengedepankan pendidikan karakter, moralitas, budaya maupun agama dalam memberikan layanan pembelajaran. Karakter dan agama yang implementatif, bukan sekedar ilmu pengetahuan.
