PSBB, PPKM, Lalu?

Belum lagi melihat semakin banyaknya orang yang mulai melanggar dan membebaskan diri pergi kesana sini meskipun masih dalam masa PSBB. Itu akan menjadi motivasi orang lain untuk mengikuti langkah seperti itu. Tidak ada lagi yang mau mengurung dan menyiksa diri sendiri di saat orang-orang lain dengan leluasanya menikmati 'kebebasan'. Jika sudah seperti ini, sedikit cara yang bisa dilakukan untuk membuat masyarakat tidak berkumpul dan meramaikan ruang sosial di masa PPKM ini. Hanya 'menggeruduk' dan menutup area pusat keramaian tidak akan banyak membantu, apalagi hanya getol menyosialisasi bahaya Covid-19 dan selalu pakai masker. Masyarakat sudah kebal dengan itu.

Di negara seperti Inggris dan Australia, baru-baru ini mulai diterapkan kebijakan denda tinggi untuk mencegah terbentuknya kerumunan di ruang-ruang publik. Denda 200 dolar (sekitar 2 juta rupiah) siap menanti jika ketahuan tidak memakai masker di Australia. Di Inggris lebih tidak tanggung-tanggung lagi, denda 800 poundsterling (sekitar 15 juta rupiah) jika tertangkap melakukan pesta pora. 

Belum diketahui dampaknya akan seperti apa karena masih barunya kebijakan itu, namun barangkali hal serupa juga bisa dilakukan di Indonesia. Sebenarnya pemerintah kini sudah mulai menerapkan denda sejak aturan PPKM disahkan, tetapi angkanya menurut hemat saya terlalu kecil, hanya 250 ribu rupiah. 

Bagi sebagian orang terutama yang berduit, angka ini mungkin tidak akan memberi efek jera dan tidak akan berdampak besar untuk menekan laju kasus Covid-19. Toh masih terus ramai saja ibukota meskipun sudah dua minggu kebijakan PPKM berjalan. Denda yang dibuat harus lebih dimahalkan, paling tidak menyentuh kata 'juta'.

Terpenting, penegakan denda harus konsisten dan tidak tebang pilih. Siapapun yang tertangkap basah harus dikenakan dendanya. Hal itu perlu agar masyarakat melihat pemerintah serius dan adil untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 sehingga tidak lagi berani 'kucing-kucingan' dan coba-coba berkumpul atau keluar tanpa memakai masker. 

Aparat penegak hukum yang bertugas mendenda pun juga harus kuat iman dan tidak bisa 'disogok' uang pelicin. Tanpa integritas aparat, masyarakat tidak akan menganggap penting kepatuhan karena merasa tinggal bayar saja pelicinnya saat tertangkap melanggar. PPKM sampai kiamat datang tidak akan pernah manjur jika pelaksanaan denda tidak dilakukan dengan baik.

Selain mekanisme denda, aturan PPKM juga memberi sanksi kerja sosial. Saya merasa sanksi ini tidak begitu berguna. Kerja sosial menurut saya hanya dianggap 'bersih-bersih' seperti membersihkan rumah. Sebagian mungkin bahkan menganggapnya mencoba pengalaman baru, kalau-kalau si pelanggar belum pernah memegang sapu atau kemoceng untuk membereskan debu di rumahnya. 

Aturan kerja sosial diganti atau kalau perlu ditambah saja dengan sanksi penjara, yang lebih memberi kesan menakutkan. Jangan hanya satu dua hari, buatlah minimal menyentuh kata 'bulan'. Satu bulan penjara minimal, disertai sanksi kerja sosial setiap harinya dan harus benar atau hukuman penjara diperpanjang jika tidak. Ini juga bisa diterapkan untuk yang tidak mampu/mau membayar denda tinggi. Mereka harus memilih: denda tinggi atau penjara dan kerja sosial.

Penerapan sanksi-sanksi seperti ini mungkin terkesan sangat represif dan angker. Sebagian yang tidak suka mungkin bisa saja berkata hal itu sangat kejam dan melanggar hak asasi. Terkait itu, perlu dipikirkan kebalikannya: adakah solusi yang lebih baik daripada memaksa, di saat masyarakat sudah jenuh dan membandel namun kasus Covid-19 justru terus meningkat dan layanan kesehatan terancam kolaps? Tidakkah lebih kejam mengacuhkan jerih payah tenaga kesehatan yang sudah mati-matian (bahkan banyak yang 'mati betulan') merawat para penderita Covid-19 akibat Covid-19 dengan tetap terus berkumpul dan berwisata sana-sini seakan tanpa rasa iba?

Vaksin

Tidak cukup dengan memaksa warga negara untuk patuh, pemerintah sebagai pelaksana negara juga harus serius mengupayakan vaksin bisa secepat mungkin diberikan pada sebanyak mungkin penduduk. Kelambanan vaksinasi berarti semakin lama masa risiko terpapar dan terjangkit Covid-19 yang harus dilalui masyarakat. Wacana untuk memberi swasta peran dalam pengadaan dan distribusi vaksin kini sedang dibahas pemerintah.