Kepariwisataan Indonesia, Strategis atau Tragis?

Dewasa ini, kita sudah tidak asing lagi dengan candaan yang mengganti jargon Wonderful Indonesia menjadi Be Careful Indonesia. Bahkan caandaan ini sudah ada sejak waktu yang lama. 

Tampaknya caandaan tersebut sangatlah cocok dengan kondisi kepariwisataan Indonesia sekarang ini. Sebagai negara yang menitikberatkan pendapatan negaranya terhadap sektor pariwisata, Indonesia hanya meregulasi sebagian kecil saja terhadap kepariwisataan. 

Undang-undang mengenai kepariwisataan pertamakali dicetuskan pada tahun 1990, pertama kali dibuat ulang pada tahun 2009, dan hingga hari ini belum ada pembaharuan terhadap undang-undang tersebut. 

Jika dihitung sudah 11 tahun Indonesia menggunakan regulasi yang sama padahal dalam kurun waktu tersebut terjadi perubahan besar dalam industri kepariwisataan, dari mass tourism menjadi niche tourism yang mencebabkan regulasi-tegulasi tersebut sudah mulai usang. 

Selain itu juga kepariwisataan di Indonesia masih melihat dari sudut pandang ekonomi saja sehingga apa yang dicari adalah keuntungan. Indonesia sebagai negara yang sangat kaya dengan budaya dan sumber daya alam seringkali menjadi objek ekspolitasi pariwisata. 

Hal-hal tersebut memang susah untuk dihindari apalagi ketika Indonesia tidak memiliki regulasi yang memadahi. Memang, tidak salah untuk melihat pariwisata sebagai "tambang emas" tapi ketika hanya memikirkan keuntungan tanpa memikirkan sustainability "tambang emas" tersebut lama kelamaan akan habis emasnya.

Salah satu wisata yang paling mudah di eksploitasi adalah wisata budaya dan wisata alam. Kita ambil saja satu contoh yang sangat hangat belakangan ini, Labuan Bajo. Sebuah destinasi pariwisata yang sangat di gembar-gemborkan oleh kementrian pariwisata, sebuah destinasi prioritas di Indonesia ternyata memiliki masalah mengenai sampah. 

Pemerintah terlah menghabiskan dana yang banyak kepada promosi dan digitalisasi sepuluh destinasi prioritas dan lima destinasi super prioritas namun melupakan bahwa destinasi prioritas tersebut perlu dibenahi terlebih dahulu sebelum di promosikan. Kedatangan turis ke Labuan Bajo hanya akan menambah sampah yang menumpuk di tepian pantai. 

Selain itu kedatangan turis-turis tersebut hanya tergolong turis sekali datang karena turis-turis tersebut melihat bahwa apa yang dilihat secara langsung berbeda dengan apa yang dipromosikan. 

Timbunan sampah yang masih ada disekitar pantai, banyaknya penipuan-penipuan yang dilakukan oleh tour guide, banyaknya instruktur selam yang tidak berseritfikat, dibelinya tanah secara masif oleh investor asing, hubungan antar lokasi yang susah, melunjaknya harga akomodasi, makanan, dan kendaraan, banyaknya pendatang yang membuka jasa pariwisata, rendahnya gaji, dan masih banyak lagi yang menjadi keresahan masyarakat Labuan Bajo. Keresahan tersebut terkadang memiliki akar permasalahan yang sama yaitu kurangnya kesadaran pemerintah terhadap pentingnya regulasi-regulasi yang mengatur keberlangsungan daerah pariwisata yang didalamnya tentu terdiri dari akomodasi, pemberdayaan masyarakat sekitar, dan lain sebagainya.

Dengan munculnya stigma sustainability dan pegeseran mass toursim menjadi niche tourism harusnya pemerintah Indonesia lewat Labuan Bajo membuat regulasi-regulai yang mendukung pertumbuhan sustainability di Indonesia. Banyaknya orang yang mulai berdatangan ke sebuah atraksi wisata yang memiliki branding community based tourism juga seharusnya menajdi pedoman bagi Indonesia supaya harus bisa memberdayakan masyarakat sekitar dalam sektor pariwisata.