Guna penyesuaian/penilaian ijazah sewaktu saya pulang ke tanah air setelah bermukim lama di Eropa, Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian P dan K mengharuskan saya untuk melapor dan mengikuti “screening” pada kantor Kopkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban), Jl. Merdeka Barat , Jakarta. Pada masa jaya-jayanya Orde Baru “Kopkamtib” merupakan lembaga “superbody” paling berkuasa di tanah air pada masa itu (Mereka bisa menangkap atau mem-pulau Buru-kan seseorang tanpa pengadilan). Dengan mengikuti “screening” saya mendapatkan Surat Keterangan Bebas 30 S dan dengan surat keterangan tersebut baru saya bisa mendapatkan Keterangan Hasil Penilaian ijazah dari Kementerian P dan K.
Dalam screening tersebut saya harus memaparkan riwayat hidup secara rinci, segala aktivitas sosial-politik maupun pandangan politik saya, mengenai Pemberontakan PKI di Madiun, G 30 S dan terutama mengenai Pancasila. Pertanyaan-pertanyaaan tersebut diajukan secara berulang-ulang dan banyak juga pertanyaan mereka tersebut terkesan sebagai jebakan.
Ternyata Rumusan Pancasila Yang Saya Pahami Pada Waktu Itu Berbeda Dengan Yang Resmi
Sewaktu saya ditanya mengenai Pancasila, tentulah sebagai nasionalis dan Pancasilais sejati walapun sudah lama bermukim di luar negeri, saya merasa yakin akan dapat memaparkan butir-butir Pancasila dengan baik. Ternyata Bapak Letnan Kolonel Kopkamtib yang menginterogasi saya sangat kecewa dengan jawaban saya, karena tidak sesuai dengan Butir-Butir Pancasila yang dirumuskan oleh P 4 Orde Baru yang sangat doktrinair. Oleh penguasa Orde Baru, semua penduduk Indonesia wajib memahami dan menghafalkan Pancasila secara “letterlijk” persis sama dengan apa yang dirumuskan oleh P 4. Maklumlah awak sudah lama tinggal di luar negeri tidak mengetahui perumusan demikkian itu.
Butir-butir Pancasila Yang Saya Pahami Waktu Itu
1. Ketuhanan Yang Maha Esa (Belief in the one and only God)
2. Peri-kemanusiaan ( Humanity)
3. Kebangsaan/Nasionalisme (Nationalism)
4. Demokrasi / Kerakyatan (Democracy)
5. Keadilan Sosial (Social Justice)
Setelah membaca jawaban saya, Letnan Kolonel Kopkamtib tersebut menyalahkan jawaban saya dan dia mengatakan bahwa perlu penyamaan “gelombang” saya dengan yang berlaku resmi dan saya perlu memahami bahwa Pancasila ( Menurut P 4) yang benar, yakni berdasarkan yang tertulis dalam Mukadimah UUD 1945, sebagai berikut:
1. Ketuhanan yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Belakangan, barulah saya ketahui bahwa Butir-Butir Pancasila yang saya pahami pada waktu itu adalah perumusan Pancasila yang terdapat pada Mukadimah UUDS 1950, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
“.......... Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam Negara jang berbentuk republik-kesatuan, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Jang Maha Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial.”
Walaupun semenjak Dekrit Presiden pada tahun 1959 kita kembali ke UUD 1945, namun Rumusan Pancasila yang sesuai UUDS 1950 ini tetap berlaku resmi sampai dengan jatuhnya Orde Lama. Perlu dicatat bahwa butir-butir Pancasila UUDS 1950 adalah identik dengan dengan butir-butir Pancasila pada Pembukaan UUD RIS 1949 yang berbunyi sebagai berikut:
“.........Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara jang berbentuk republik-federasi, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Jang Maha-Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial.”
Pancasila Pada Pidato Soekarno Tanggal 1 Juni 1945
Formulasi butir-butir Pancasila pada pidato yang disampaikan Ir Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 adalah sebagai berikut :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Perikemanusiaan (Internasionalisme)
3. Kebangsaan
4. Mufakat (Demokrasi)
5. Keadilan Sosial
Akhirulkalam,menurut hemat saya; penulisan Pancasila dalam berbagai versi di atas tidaklah perlu dipermasalahkan / diperdebatkan seperti pada zaman Orde Baru yang sangat doktrinair. Guna memudahkan untuk mengingatnya tidaklah salah kita menyebut butir-butir Pancasila seperti yang tertulis pada UUDS 1950 ataupun juga seperti yang diformulasikan dari Pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, karena rincian dan pelaksanaanya sudah diatur dalam Konstitusi (UUD) 1945.
Tangsel, 8 Juni 2015.
