Guru Tidak Boleh Buta Politik

Pemilihan kepala daerah secara langsung secara serentak tinggal menghitung hari. Tidak lama lagi berbagai daerah akan memiliki pemimpin baru. Pemilihan langsung oleh rakyat menandakan proses demokrasi secara prosedural berjalan. 

Rakyat sebagai pemegang hak suara memiliki saham terbesar dalam memilih pemimpin yang akan menentukan arah pembangunan daerahnya lima tahun ke depan. Rakyat bahkan dapat menghukum para politisi yang menjadi kandidat apabila selama dia berkiprah tidak melaksanakan janji-janjinya yang terlontar dalam kampanye. Cara menghukumnya tentu dengan tidak menjatuhkan pilihan kepada kandidat yang 'menghianati' janjinya sendiri pada rakyat.

Guru sebagai bagian dari rakyat tentu perlu mengambil peran penting dalam proses pilkada sesuai aturan yang berlaku. Guru yang berstatus aparatur sipil negara tentu harus bersikap netral. Tetapi netral bukan berarti tidak memilih atau tanpa pilihan alias golput. Tetapi dalam bilik suara, guru perlu menyalurkan suara kepada calon pemimpin yang sesuai hati dan tentu dapat membahagiakan guru lahir dan batin.

 Setiap kepala daerah tentu tidak akan pernah lupa peran dan jasa guru dalam membangun sumberdaya manusia daerahnya melalui lapangan pendidikan. Salah satu indikator dalam Indeks pembangunan manusia disumbangkan dari pendidikan. Berbicara tentang pendidikan maka terdapat peran yang besar dari para guru. 

Berbagai persoalan di sekeliling guru menuntut perhatian para pemimpin daerah. Ketersediaan, distribusi, pengembangan karir, hingga persoalan kesejahteraan guru menuntut perhatian untuk diatasi. Suara permasalahan di sekitar guru jangan hanya didengar ketika mendekati pilkada. Tetapi perlu betul-betul serius ditelaah, dianalisis, dikaji dan diambil solusi komprehensif agar dunia pendidikan berjalan baik yang imbasnya sangat besar terhadap kemajuan suatu daerah.

Wajah pendidikan adalah etalase depan suatu daerah karena salah satu indikator penting pencapaian pembangunan. Setiap pemimpin daerah yang tidak memedulikan pembangunan sumberdaya manusia sebenarnya telah mencoreng wajah daerahnya sendiri. Oleh karena itu, guru perlu menyatukan langkah, tidak boleh antipati terhadap politik. 

Menentukan pilihan hatinya kepada pemimpin yang peduli pada pendidikan dan tentunya berbaik hati kepada guru. Guru yang berstatus ASN memang harus netral tetapi bukan berarti tidak memilih. Memilih pemimpin dalam pilkada menjadi suatu yang penting di era demokrasi. 

Pemimpin daerah dapat menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah berkat didikan guru. Dan semakin diberkahi kepemimpinannya apabila peduli kepada pendidikan dan besar perhatiannya kepada guru. Masih lekat ingatan kita setelah peristiwa jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Kaisar Jepang saat itu bertanya jumlah guru yang masih hidup. 

Sebuah pertanyaan optimis yang membangkitkan Jepang dari keterpurukan dan akhirnya menjadi negara Maju. Belajar dari Jepang maka berkahilah guru jika daerahnya ingin maju. Dan guru pun harus menyadari peran pentingnya agar dalam pilkada terpilih pemimpin yang benar-benar dapat memajukan daerahnya. Ingat waktu lima menit di bilik suara menentukan nasib pembangunan daerahnya lima tahun ke depan. Selamat memilih pemimpin yang peduli kepada pendidikan!

Wallahualam bishowab

Catur Nurrochman Oktavian

Guru SMPN 1 Kemang Kab.Bogor

Ketua Ikatan Guru Penulis PGRI Kab.Bogor

Pendiri dan penggagas KAGUM BOGOR raya