Mohon tunggu...
Muh. Tahir A
Muh. Tahir A Mohon Tunggu... wiraswasta -

Pencari Makna Hidup

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Urus e-KTP; Gratis Tapi Bayar Untuk Kantong, Bukan Kantor

19 Mei 2012   00:44 Diperbarui: 25 Juni 2015   05:07 254
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sosbud. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/Pesona Indonesia

Pernahkah anda mengurus surat keterangan domisili, keterangan pindah atau yang sejenis dengan itu? Suatu saat beberapa teman pergi mengurus surat keterangan domisili untuk selanjutnya membuat KTP dari rumah Ketua RT/RW akhirnya ia dapat juga keterangan itu, namun sebelum pulang pak RT/RW berkat "uang keamanan berapa aja" katanya. Maka sang teman itu pun memberi uang 20rb. Sampainya di Kantor Kelurahan pun dimintai hal yang sama dengan alasan uang administrasi maka ia pun memberikan uang 10ribu sebagaimana yang diminta. Dari Kantor Kelurahan ke Kantor Kecamatan hal yang sama pun dialami lagi setelah pembuatan KTP sudah jadi.

Kejadian-kejadian tersebut adalah hal yang biasa terjadi di Negara tercinta Republik Indonesia mulai dari atasan sampai bawahan nampaknya sepakat untuk hal-hal yang seperti itu. Padahal mereka telah diangkat oleh Negera untuk melayani masyarakat serta melindunginya.

Kejadian itu adalah pelanggaran menurut undang-undang namun undang-undang tidak ada artinya ketika dikerjakan secara bersama-sama. Bukankah pelanggaran-pelanggaran itu diizinkan oleh atasanya, sekiranya tidan kenapa dihadapan publik itu dilakukan.

Apa yang anda pikirkan, rasakan membaca artikel di atas, malu, jengkel, kecewa, marah ataukah tersenyum? saya yakin Anda malu, jengkel, kecewa, marah jika anda masih punya hati nurani. Pejabat dengan pakaian dinasnya dijadikan abdi Negara untuk melayani rakyat, namun ternyata dimanfaatkan untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya sementara gajinya mengalir setiap bulan bekerja atau tidak bekerja, malas atau rajin sama saja dapat gaji.

Lalu apa solusinya? pertama, mental para pejabat yang mesti diperbaiki selama ini tidak uji kelayakan mental, yang ada adalah semakin bejat semakin dihormati semakin baik moral, mentalnya semakin dicarikan jalan untuk dilengserkan. kedua, pada setiap ruangan semestinya memakai CCTV, bagi orang baik CCTV itu baik namun bagi pejabat yang bejat itu adalah petaka. Paling tidak dengan dua solusi yang ditawarkan kejadian-kejadian yang sering kali dilakukan para pejabat bisa berkurang.

Catatan Taqiyah@ Kamar Pojok

Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun