Pengerjaan turap sementara yang di lakukan oleh Pemprov DKI Jakarta di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta, menjadi pertanyaan dalam langkah yang sebenarnya dalam mengatasi banjir Jakarta, apa benar=benar serius ? Mengapa hanya melakukan pembangunan turap sementara ?
Masalah yang menjadi titik awal belum bisa di jalankan proyek normalisasi di sungai Ciliwung, salah satunya adalah hunian yang masih ada dan belum di bebaskan.Â
Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Teguh Hendarwan menjelaskan, pihaknya masih terus berusaha melakukan pembebasan lahan di kawasan yang di maksudkan, sehingga proyek normalisasi untuk mengatasi problem banjir Jakarta dapat benar-benar di laksanakan di kawasan sungai Ciliwung.
Beberapa hunian yang masih ada di pinggiran sungai yang menjadi target SDA untuk proyek normalisasi, seperti sungai Ciliwung, sungai Pesanggrahan dan kali Sunter untuk di bereskan.
Sikap kehati-hatian yang di lakukan oleh SDA, Teguh menyebutkan, dinas yang di pimpin mendapat anggaran 1,8 triliun untuk mengerjakan proyek normalisasi sungai, waduk dan penyediaan peralatan dan perbekalan yang di perlukan.
Namun, sepertinya masih ada kendala lain yang belum dapat di ungkapkan secara detail, seperti hal gugatan dan kemungkinan tumpang tindih dalam pengerjaan normalisasi tersebut.
Anies Baswedan saat ditanya media tentang kelanjutan normalisasi sungai Ciliwung, justru meminta tanggung jawab tersebut kepada Kepala SDA DKI Jakarta, Gubernur DKI tersebut memarahi lambatnya instansi tersebut sembari mengingatkan kepada Kepala SDA, bahwa anggaran penyerapan yang mencapai 27 persen merupakan hal yang tidak masuk akal. Apakah ini menjadi bentuk kekecewaan dan kemarahan secara diam-diam Anies kepada kepala SDA, sehingga harus mengatakan hal ini di depan media ?
"Kepala SDA suruh tanggung jawab, Anda tanya sama dia, dia suruh tanggung jawab," katanya kepada wartawan pada Rabu (7/11/2018) siang.
Bisa jadi ini menandakan suatu keragu-raguan Kepala SDA untuk melakukan tindakan, sebab beberapa kendala yang masih menjadi penyebab proyek normalisasi tidak dapat berjalan hingga memasuki musim penghujan, bukanlah waktu yang sebentar sejak pemerintahan Anies menjadi gubernur. Saat ini saja, wilayah DKI Jakarta mulai di basah oleh hujan dalam kategori rendah.
Atau mungkin ada pertimbangan lain yang menjadi kendala dalam menggusur atau menggeser, saya kira ada urusan internal yang lainnya yang membuat dinas Pemprov DKI Jakarta tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan kemampuan dalam melakukan sinergi antar instansi.
