Di tengah kesuksesan perhelatan ajang balap motor internasional MXGP (Motocross Grand Prix) yang digelar di Sirkuit Samota dan Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), tersimpan persoalan pelik yang menimpa sejumlah pelaku usaha lokal. Salah satunya dialami oleh Putra Rinjani Mahsyar, pengusaha muda asal Mataram yang terlibat sebagai vendor dalam penyelenggaraan event tersebut.
Dalam sebuah wawancara yang disiarkan oleh Tribun Lombok, Putra---yang akrab disapa Bang Upok---mengungkapkan bahwa perusahaannya masih memiliki tagihan sebesar Rp700 juta yang hingga kini belum dilunasi oleh pihak penyelenggara. Ia juga menyebut total tunggakan yang belum terbayarkan kepada seluruh vendor mencapai angka sekitar Rp10 miliar, melibatkan belasan vendor dan sejumlah hotel dari NTB hingga Jakarta.
"Beberapa hotel bahkan terancam memutus kontrak kerja para manajernya jika persoalan ini belum tuntas hingga akhir Juni," ujarnya.
Putra mengatakan dirinya terpaksa menjual dua unit kendaraan operasional dan sebagian besar peralatan kerja seperti sound system demi membayar cicilan serta memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada 25 karyawan yang berada di bawah naungannya. Ia menegaskan bahwa kerja sama dilakukan secara profesional dengan PT SEG, perusahaan yang disebut sebagai pemegang lisensi resmi penyelenggaraan MXGP di Indonesia, bukan dengan pemerintah daerah.
Namun sejak gelaran MXGP berakhir, pihak PT SEG disebut tidak lagi menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya. "Telepon tidak dijawab, pesan WhatsApp jarang dibalas, bahkan kantor mereka pun tak bisa ditemukan lagi," ungkapnya.
Putra sempat mencoba pendekatan informal untuk mencari penyelesaian, salah satunya dengan menghadiri acara ulang tahun Gubernur NTB saat itu, Zulkieflimansyah, yang juga dikenal sebagai tokoh kunci dalam pengadaan event MXGP. Momen itu sempat viral karena pihak vendor menyisipkan tagihan utang dalam kue ulang tahun, meski kemudian dipersepsikan negatif oleh sebagian warganet.
"Kami hanya ingin bertemu beliau sebagai Ketua MXGP, meminta arahan atau solusi. Tidak ada niat mempermalukan siapa pun," katanya.
Dampak Merata
Putra menuturkan bahwa dirinya bukan satu-satunya yang terdampak. Banyak vendor lain juga mengalami tekanan finansial akibat pembayaran yang belum terselesaikan, bahkan ada yang menggadaikan aset dan meminjam uang ke bank untuk mempertahankan bisnisnya. "Dampaknya bukan hanya dirasakan pelaku usaha seperti kami, tetapi juga UMKM dan para pekerja lokal yang bergantung pada roda ekonomi dari event-event semacam ini," jelasnya.
Meski dililit masalah, Putra menegaskan tidak memiliki niat untuk menempuh jalur hukum. Ia tetap berharap persoalan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. "Kami ingin menjaga nama baik dan iklim usaha di NTB tetap sehat. Tapi kami juga butuh kejelasan dan komitmen," tegasnya.
