Untuk menguatkan posisinya lalu Sri Mulyani Indrawati membandingkan indeks utang Indonesia dengan Malaysia dan India yang jauh melampaui rasio 29,9 persen. Bahkan India mencapai 54 persen. Sehingga pemerintah masih berkeyakinan bahwa utang Indonesia relatif lebih aman. Apalagi Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam mengelola utang mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Namun yang namanya utang tentu saja pasti memiliki resiko. Walaupun saat ini pemerintah mengatakan utang kita masih aman, rasionya masih sehat karena ditopang oleh PDB yang tumbuh baik. Tetapi bagaimana jika variabel moneter dan keuangan global berubah dan memberikan sentimen negatif terhadap perekonomian Indonesia? Siapa bisa menjamin bahwa PDB Indonesia tidak mengalami penurunan? Siapa berani jamin bahwa kurs dolar tidak akan naik? Variabel tersebut tentu saja mempengaruhi utang Indonesia.
Lagi pula antara utang dan PDB tidak ada hubungannya. Artinya utang tidak berpengaruh terhadap PDB, apalagi jika digunakan untuk pembiayaan yang sifatnya konsumtif. Bahkan untuk membangun infrastruktur pun jika tidak memberi efek positif bagi lapangan kerja masyarakat Indonesia, investasi itu pun hanya menjadi simbol kemegahan saja.
Oleh karena itu mestinya manajemen utang Indonesia lebih baik lagi, terkoordinir dan transparan. Rakyat tentu tidak ingin hidupnya dibebani dengan hutang negara yang menggunung, sementara setiap hari kita selalu ditanamkan bahwa Indonesia adalah negara besar, kaya raya dan diibaratkan seperti surga. Namun kenyataannya untuk membiayai diri sendiri saja masih utang sana-sini. (*)
