Loh baru lulus kok sudah minta pengalaman kerja? Mungkin sebagian ada yang berpikir demikian. Membayangkan bahwa pengamalan kerja tidak mungkin dimiliki bagi mereka yang baru lulus. Namanya pengalaman kerja berarti ya kerja dulu. Kan begitu?
Sebagian pihak menyalahkan pihak perguruan tinggi atas fenomena ini. Mereka dituding tidak memiliki standar mutu yang bagus dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebagian lainnya justru menyalahkan pemerintah karena terlalu mudah memberikan izin pendirian perguruan tinggi sehingga mengabaikan quality control.
Akibatnya kualitas lulusan tidak memenuhi standar harapan pengguna lulusan. Banyak perusahaan yang tidak bisa menerima pelamar kerja meskipun sudah menyandang gelar sarjana. Penyebab utama selain karena tidak memiliki ketrampilan juga tidak mempunyai pengalaman kerja.
Hasil survei dari Willis Towers Watson yang dilakukan sejak 2014 hingga 2016 menyebutkan delapan dari sepuluh perusahaan di Indonesia kesulitan mendapatkan lulusan perguruan tinggi dalam negeri siap pakai.
Riset ini membuktikan kepada penyelenggara pendidikan dan pemerintah bahwa ada hal yang harus segera dibenahi dari sektor pendidikan nasional. Ini semacam early warning betapa pendidikan berbasis kebutuhan pasar yang dilaksanakan oleh pemerintah menemui kegagalan.
Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) jumlah lulusan perguruan tinggi di Indonesia setiap tahunnya mencapai 250 ribu orang. Ironisnya lagi, pertumbuhan jumlah perusahaan di Indonesia termasuk pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam satu dekade terakhir, ada 3,98 juta perusahaan muncul di Tanah Air. Itu berarti setidaknya setiap tahun bermunculan 398.000 perusahaan rintisan. Kini total perusahaan di Indonesia sepanjang tahun 2014 mencapai 26,71. Meskipun kalah dengan India namun pertumbuhan perusahaan di Indonesia masih lebih baik.
Banyaknya lulusan dibandingkan dengan pertumbuhan perusahaan sebetulnya tidak menjadi persoalan berdasarkan pada rasio. Artinya dengan lulusan 260 orang setiap tahunnya akan tertampung dengan jumlah perusahaan yang mucul sebanyak 398 ribu unit tersebut.Â
Namun nyatanya, berdasarkan data Kemenristekdikti terdapat 600 ribu sarjana yang saat ini menganggur. Maka fenomena ini patut diduga bahwa ada permasalahan yang dihadapi dunia perguruan tinggi Indonesia.
Mengutip Kompas.com, setelah India dan Brasil, Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara dengan pertumbuhan lulusan universitas tertinggi. "Namun perusahaan di Indonesia kesulitan mendapatkan karyawan yang berpotensi tinggi," (Lilis Halim Consultant Director Willis Tower Watson Indonesia).
Pengalaman saya sendiri ketika memberikan pelatihan soft skill dan life skill bagi peserta Training Calon Tenaga Kerja Mandiri yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Banda Aceh pada Rabu, 14/11/2018 lalu, ternyata 40 persen dari mereka adalah lulusan perguruan tinggi atau sarjana.
Lalu dalam sesi diskusi, kami berdialog berbagai hal yang terkait dengan lapangan kerja dan kuliah. Dari mereka, saya mendapatkan banyak informasi yang membawa saya pada satu kesimpulan yaitu lulusan perguruan tinggi pada umumnya tidak memiliki skill seperti yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pada akhirnya alpikasi mereka ditolak.
Persoalan skill dan pengalaman kerja bukan hanya dialami oleh lulusan perguruan tinggi swasta (PTS), bahkan lulusan perguruan tinggi negeri (PTN) pun mengalami hal yang sama. Padahal dari sisi sumber daya, mestinya PTN lebih siap dari PTS.
Memang secara statistik jumlah PTS lebih banyak daripada PTN di Indonesia atau setara 97 persen adalah kampus swasta.
Karena banyaknya kampus swasta yang menurut para pakar sulit mengontrol kualitas, maka berefek pada persoalan semakin bertambahnya sarjana menganggur setiap tahun. Kampus swasta hanya melahirkan sarjana yang tidak berkualitas dan tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan industri.
Klaim tersebut tentu tidak semua benar, meskipun Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) berhasil mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam moratorium pendirian PTS, untuk menata kembali kualitas kampus swasta, sebagai respon atas apa yang ditudingkan kepada PTS. Bahwa PTN pun ikut bertanggung jawab terhadap lulusan atau sarjana yang kini banyak menjadi pengangguran.
Menurut pihak pengguna lulusan, mereka mengakui bahwa dari sekian banyak permohonan kerja yang masuk, dan kemudian dalam proses rekrutmen, ditemukan calon tenaga kerja yang masih "buta" dengan dunia kerja. Mereka sama sekali tidak memiliki awareness tentang pekerjaan yang mereka lamar.
Sedangkan disisi lain mereka meminta gaji yang terlalu tinggi. Tentu saja perusahaan tidak dapat mengabulkan keinginan mereka tersebut. Berbeda halnya misalkan mereka telah memiliki pengalaman kerja yang relevan. Dan perusahaan membutuhkan fresh graduate yang sudah sadar dengan dunia kerja plus memiliki skill.
Pengalaman kerja bagi pemula tidak harus bahwa mereka telah menjadi karyawan pada perusahaan lain sebelumnya. Selama mereka dalam pendidikan mungkin menjadi freelancer, tenaga support dalam sebuah tim kerja, part timer, dan magang, bagi perusahaan sudah termasuk pengalaman kerja.
Nah maka, di era 4.0 pemerintah mulai akan meninjau kembali kurikulum perguruan tinggi untuk menyesuaikan kembali dengan perkembangan dan kebutuhan industri, adalah langkah bagus untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Dan salah satu poinnya adalah pemerintah memperbanyak pendidikan vokasi dan revitalisasi politeknik sebagai pendidikan vokasi.
Didalam pendidikan vokasi, proses pembelajarannya mencakup penguatan skill, meningkatkan kompetensi lulusan sesuai bidang, dan memberikan pemagangan keraj di perusahaan. Tentu inilah salah satu solusi untuk memecahkan masalah sarjana pengangguran.(*)
