Mohon tunggu...
Hamdani
Hamdani Mohon Tunggu... Konsultan - Sang Musafir - Mencari Tempat untuk Selalu Belajar dan Mengabdi

Kilometer Nol

Selanjutnya

Tutup

Money Artikel Utama

Disparitas Kemiskinan Antardaerah

8 November 2018   06:22 Diperbarui: 9 November 2018   14:47 1481
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
(ekonomi.kompas.com)

Ciptakan program daerah

Pemimpin daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah perlu duduk bersama dan memikirkan sebuah program terobosan untuk mengecilkan tingkat ketimpangan si kaya dan miskin. Dalam ruang lingkup propinsi, seorang gubernur  berupaya menciptakan pemertaan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah kepemimpinannya.

Program terobosan tersebut berbasis pada inovasi dan kreativitas tinggi. Dengan pendekatan baru, gubernur/bupati  mendorong agar sumber daya manusia didaerah dapat berperan dan berkontribusi secara penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evalusi bersama-sama dengan masyarakat pada umumnya.

Penyusunan program unggulan daerah harus bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Namun sebaliknya, mengedepankan prinsip-prinsip terbuka, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada public dan Tuhan YME.

Menguasai masalah kemiskinan

Selain menciptakan program jitu yang tepat sasaran, bupati juga seyogyanya menguasai masalah yang sedang dihadapi oleh rakyat di daerahnya. Dengan memahami persoalan yang sesungguhnya, bupati dapat mencari akar persoalan yang menyebabkan terjadinya disparitas kemiskinan.

Agar gubernur/bupati dapat melihat persoalan secara jelas, maka pemimpin harus sering-sering turun ke bawah, perlu melakukan blusukan ke masyarakat dan mendengar keluhan yang mereka sampaikan. Dengan cara ini pemimpin akan mendapatkan informasi yang sebenarnya tentang kondisi rakyat atau bukan laporan asal bapak senang.

Strategi pembangunan partisipatif

Tidak zamannya lagi sekarang menerapkan pola pembangunan yang bersifat dari atas ke bawah (top down), saat ini gubernur/bupati/walikota perlu mengembangkan konsep pembangunan bersifat partisipatif. Ciri dari konsep ini adalah melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan bukan sebagai objek pembangunan.

Dengan model ini masyarakat terlibat secara langsung dalam pembangunan, mulai dari sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai penagwasan bahkan hingga pemeliharaan (jika itu pembangunan fisik, seperti sarana dan prasarana).

Memang model ini sudah mulai dilakukan melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang dilakukan sejak dari level desa hingga naik ke atas ke tingkat nasional. Namun apakah benar-benar dijalankan secara serius, komitmen, dan konsisten? Rasanya tidak.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun