Disparitas kemiskinan antar wilayah juga dapat terjadi disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang menekankan pertumbuhan ekonomi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan di daerah tertentu saja sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah yang ekstrim.
Faktor ekonomi yang menyebabkan disparitas kemiskinan antara lain perbedaan kuantitas dan kualitas faktor produksi, seperti lahan, tenaga kerja (SDM), infrastruktur, modal, dan keunggulan daerah itu sendiri.
BPS mencatat tingkat ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin di Indonesia (gini ratio) mengalami penurunan meskipun tidak besar dari 0,391 persen pada September 2017 menjadi turun pada 0,389 pada Maret 2018. Menurut Kepala BPS, Suhariyanto, faktor utama yang menyebabkan turunnya gini ratio yaitu terjadinya kenaikan pengeluaran oleh masyarakat (CNN, 16/07/2018).
Namun diluar faktor ekonomi, penyebab terjadinya disparitas kemiskinan yang sangat lebar antardaerah dan antarpropinsi ditengarai tidak terlepas dari peran pemimpin daerah baik bupati maupun gubernur. Kepemimpinan memegang peranan kunci dalam upaya menyejahterakan rakyatnya dan melepaskan mereka dari belenggu kemiskinan.
Para gubernur dan bupati sebagai pemimpin daerah harus memiliki strategi khusus yang dirancang untuk menurunkan kemiskinan dan menciptakan pemerataan pendapatan setiap penduduk secara berkeadilan. Karena yang paling mengetahui secara persis bagaimana kondisi daerah dan keadaan masyarakatnya adalah bupati atau gubenur.
Oleh sebab itu, meskipun pemerintah pusat telah membuat program dan strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia, akan tetapi itu bersifat nasional atau bersifat umum, yang belum tentu cocok dan sesuai dengan masing-masing daerah.
Karenanya gubernur dan bupati harus lebih kreatif melahirkan program-program unggulan daerah sesuai dengan kebutuhan, demografi dan sosiologis masyarakatnya. Bukan tidak boleh menjalankan program-program nasional, namun hendaknya harus dipadukan dengan strategi daerah.
Misalnya Pemerintah Aceh melahirkan program Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) pada tahun 2014 yang kemudian diadopsi oleh Pemerintah Pusat sebagai cikal bakal Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Nah, bayangkan jika pemimpin daerah tidak memahami tentang persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan didaerahnya, maka hampir dapat dipastikan tingkat kemiskinan justru akan meningkat. Inilah contoh kegagalan kepemimpinan daerah dalam menciptakan pemerataan.
Lebih tragis lagi, sementara pemimpin daerah tidak memiliki program kerja yang tepat untuk memajukan daerahnya, justru terlibat korupsi pula. Kegagalan berganda semacam ini telah nyata dan benar-benar terjadi. Bupati/walikota bahkan gubernur di daerah kaya sumber daya alam dan mendapatkan dana otonomi khsus diduga terlibat korupsi ratusan milyar rupiah dan kini berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Maka untuk menghidari gagal kepemimpinan dan agar tingkat ketimpangan kemiskinan di daerah dapat ditekan, bupati perlu memiliki dan mengetahui beberapa hal berikut:
