Mohon tunggu...
Agus Cahyono
Agus Cahyono Mohon Tunggu... Sedang Menulis ...........

☕

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

LDII Dukung Kebijakan Efisiensi Pemerintah dengan Pertimbangan Manfaat dan Mudaratnya bagi Masyarakat

11 Maret 2025   04:16 Diperbarui: 11 Maret 2025   04:16 59
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, berbicara dalam acara buka puasa bersama wartawan di kantor DPP LDII.(Dok.Pribadi)

Jakarta - Pada Minggu, 9 Maret 2025, Ketua Umum DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), KH Chriswanto Santoso, menekankan pentingnya kebijakan efisiensi pemerintah yang mempertimbangkan manfaat dan mudarat bagi masyarakat. Pernyataan ini disampaikan saat acara buka puasa bersama wartawan di kantor DPP LDII, Senayan, Jakarta.

"Kebijakan efisiensi adalah langkah positif. Namun, pemerintah perlu mendefinisikan dampak atau mudarat yang paling ringan dalam pelaksanaannya," ujar KH Chriswanto di hadapan puluhan wartawan.

Beliau mengajak masyarakat memanfaatkan momentum Ramadan untuk berhemat dan meningkatkan kepedulian sosial, terutama di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Keluarga yang mampu diharapkan membantu mereka yang terdampak secara ekonomi akibat PHK atau kebangkrutan usaha.

"Masyarakat harus mampu hidup sederhana, efisien, namun tetap bekerja keras. Ini adalah konsep muzhid-mujhid dalam Islam, yaitu tidak berlebihan namun tetap giat bekerja," tambahnya.

KH Chriswanto juga menyoroti kondisi geopolitik global yang tidak menentu, seperti konflik di Timur Tengah dan perang antara Rusia dan Ukraina. Menurutnya, untuk menghadapi dinamika politik luar negeri, stabilitas politik dalam negeri harus dijaga. Ia mendukung latihan gabungan militer Indonesia dengan negara lain, seperti Australia dan Jepang, namun menilai Indonesia tidak perlu bergabung dalam pakta pertahanan tertentu.

Selain itu, beliau mendukung langkah Indonesia bergabung dengan kelompok BRICS sebagai upaya mencari pasar alternatif dan mengurangi ketergantungan pada negara tertentu.

Mengenai fenomena 'Kabur Dulu Aja', KH Chriswanto menekankan bahwa pergi ke luar negeri adalah hak asasi manusia. Namun, ia berharap warga Indonesia yang belajar atau bekerja di luar negeri tetap siap mengabdi jika negara memanggil. "Itu hak individu, tapi jangan lupa kita tetap bangsa Indonesia dan harus memberi manfaat bagi negeri, meskipun berada di luar negeri," pesannya.

Sekretaris Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya, menambahkan bahwa kepala daerah yang baru dilantik harus menjalankan tugas dengan baik dan tidak membuat gaduh masyarakat. "Pemimpin harus mawas diri dan menyadari bahwa mereka dipilih untuk mengayomi rakyatnya. Kami berharap mereka memiliki niat sungguh-sungguh untuk memperbaiki kondisi bangsa," ujarnya.(Cak Bejo)

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun