Pekalongan, Â 13 Mei 2013. Pelaksanaan Program Penataan Lingkungan Berbasis Masyarakat (PLPBK) PNPM-MP Kabupaten Pekalongan saat ini memasuki tahapan kedua. Tahapan pertama yakni pencairan dana Rp. 150 juta dari total dana Rp. 1 milyar; yang digunakan untuk kegiatan pembentukan Tim Perencanaan Partisipatif (TIPP), Tim Pemasaran (TP), Perekrutan Tenaga Ahli Perencanaan (TAP), studi banding dan sosialisasi program. Tahapan kedua yaitu perekrutan Tenaga Ahli Perencanaan dengan membuka lowongan di media cetak, online, maupun radio. Demikian diungkapkan oleh Imam, Tim SNVT Â (Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan)Provinsi Jawa Tengah dalam kunjungannya ke Desa Tangkil Kulon Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, Sabtu, 11 Mei 2013 di balaidesa yang diikuti oleh Korkot PNPM-MP Kab. Pekalongan, Askot, Faskel, Kepala Desa, BKM, TIPP desa-desa penerima Program PLPBK di Kota Santri Tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa Kab. Pekalongan pada tahun 2012 mendapatkan alokasi dana PLPBK untuk 3 desa yakni Tangkilkulon, Kemasan, dan Samborejo. Masing-masing desa mendapat alokasi dana sebesar Rp. 1 milyar untuk kegiatan penataan permukiman berbasis masyarakat. Dalam kesempatan itu pula Tim SNVT mengajak kepada seluruh desa penerima program agar segera melaksanakan kegitan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Diharapkan pula bahwa program yang nantinya akan direncanakan dan dilaksanakan merupakan kegiatan yang berkelanjutan yang mencakup SEL, yakni kegiatan Sosial, Ekomoni dan Lingkungan. Dengan kegiatan SEL yang berkelanjutan maka diharapkan Program PLPBK atau yang lebih dikenal ND (Noto Desa) lebih memberdayakan warga miskin penerima program untuk lebih mandiri. Satuan Kerja (Satker) PNPM-MP Kab. Pekalongan, Mudiarso, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen tinggi terhadap program ini, saat ini Pemkab Pekalongan menyiapkan dana 50% dari BLM-PLPBK yakni sebesar Rp. 1,5 Milyar lebih untuk mendukung suksesnya program ND di Kota Santri tersebut. Dana tersebut telah disiapkan dalam bentuk tunai maupun non tunai seperti pendampingan oleh Tim Teknis Pendamping yang diambilkan dari SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang sesuai dengan masing-masing program desa penerima ND. Sebanyak 33 SKPD bergabung dalam Tim Teknis Pendamping PLPBK Kab. Pekalongan baik dari Dinas PU, Kesehatan, Pertanian, Industri dan Perdagangan (Indag), Koperasi dan lain-lain berkomitmen penuh terhadap suksesnya program PLPBK di Kabupaten Pekalongan. Dalam kesempatan tersebut,Ratna, Koordinator Perkotaan (Korkot) PNPM-MP Kabupaten Pekalongan menjelaskan bahwa kegiatan PLPBK di Kota Santri tersebut didukung oleh seluruh komponen, baik Pemkab, Konsultan, BKM maupun pemerintah desa penerima program, dengan sering digelarnya rapat koordinasi yang membahas informasi aktual seputar PLPBK bersama-sama Tim Teknis terkait. Langkah selanjutnya adalah membuka lowongan kerja untuk Tenaga Ahli Perencanaan untuk tiga desa penerima program.