Program Guru Penggerak (PGP), sebuah inisiatif ambisius yang digagas Nadiem Anwar Makarim selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), kini telah hilang ditelan waktu. Di satu sisi, program ini dipandang sebagai terobosan penting dalam meningkatkan kualitas guru dan kepemimpinan sekolah. Di sisi lain, Nadiem Makarim kini menghadapi tuduhan korupsi terkait pengadaan laptop Chromebook dalam Program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019-2022, yang berpotensi mencoreng warisan positif yang telah ia bangun (Kompas.id. 5/9/2025)
Program Guru Penggerak, yang mengharuskan para guru untuk mendaftar dan lolos serangkaian seleksi ketat, termasuk uji administrasi dan wawancara, bertujuan untuk menciptakan pemimpin-pemimpin sekolah yang berkualitas tanpa memandang senioritas. Melalui diklat intensif, PGP diharapkan mampu menghasilkan kepala sekolah yang kompeten dan berintegritas. Konsep ini menjadi angin segar bagi guru-guru muda yang berpotensi namun seringkali terhambat oleh sistem yang mengutamakan senioritas.
Namun, pasca lengsernya Nadiem Makarim dari kursi Mendikbudristek, muncul kekhawatiran mengenai keberlanjutan dan arah kebijakan pendidikan. Regulasi pengangkatan kepala sekolah yang sempat diubah untuk mengakomodasi lulusan PGP, kini kembali ke settingan awal. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa kedekatan dan modal kapital kembali memainkan peran penting dalam penunjukan kepala sekolah, memicu kekhawatiran akan praktik kolusi dan nepotisme.
Kondisi ini tentu membuat guru-guru muda yang telah berinvestasi dalam PGP merasa "kecewa". Mereka yang tidak memiliki koneksi kuat dengan dinas pendidikan setempat terancam tidak mendapatkan kesempatan untuk memimpin sekolah, meskipun memiliki kompetensi yang mumpuni. Padahal, salah satu tujuan utama PGP adalah untuk mendobrak sistem lama yang dianggap kurang transparan dan meritokratis.
Menanggapi tuduhan korupsi yang dialamatkan kepadanya, Nadiem Makarim dalam sebuah kesempatan menyatakan, "Allah akan mengetahui kebenaran. Bagi saya, seumur hidup saya integritas nomor satu, kejujuran nomor satu."Â Pernyataan ini mencerminkan keyakinan Nadiem terhadap integritasnya dan harapannya agar kebenaran akan terungkap.
Terlepas dari kasus hukum yang tengah menjeratnya, tak dapat dipungkiri bahwa Nadiem Makarim telah meninggalkan sejumlah legacy yang bermanfaat bagi dunia pendidikan Indonesia. Kurikulum Merdeka, misalnya, menjadi salah satu terobosan yang memberikan keleluasaan bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Program-program pelatihan guru lainnya juga telah membantu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik di seluruh Indonesia.
Namun, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari inovasi yang dihadirkan, tetapi juga dari keberlanjutannya. Di sinilah tantangan sesungguhnya terletak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang menggantikan Nadiem Makarim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa program-program yang baik, seperti PGP dan Kurikulum Merdeka, dapat terus berjalan dan memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan.
Salah satu langkah penting yang perlu diambil adalah mengembalikan regulasi pengangkatan kepala sekolah seperti era Nadiem Makarim, di mana lulusan PGP memiliki peluang yang sama dengan kandidat lainnya. Dengan demikian, sistem yang lebih meritokratis dan transparan dapat diwujudkan, sehingga guru-guru muda yang berpotensi dapat berkontribusi secara maksimal dalam memajukan pendidikan Indonesia.
Kasus yang menimpa Nadiem Makarim menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Di satu sisi, penting untuk menjunjung tinggi integritas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Di sisi lain, jangan sampai kasus ini menutupi semua capaian positif yang telah diraih selama masa kepemimpinannya.
