Perkiraan pemindahan ibu kota Negara Indonesia memakan biaya lebih dari Rp. 400-an triliun, tepatnya adalah Rp. 466 Triliun, baca Bappenas: estimasi biaya pemindahan ibu kota Rp. 466 Triliun. [tempo, 29 April 2019].
Seandainya uang Rp. 466-an triliun itu di gunakan untuk membangun sekolah dan mengembangkan tenaga pendidik dalam hal ini guru maka seluruh sekolah yang layak bagi rakyat Indonesia akan terpenuhi secara baik dari ujung barat di Aceh hingga ujung Timur Papua.
Dalam APBN tahun 2019 untuk anggaran pendidikan 20% adalah Rp. 492 triliun maka jika Rp. 466 triliun tersebut dialokasikan ke bidang pendidikan tentu akan ada peningkatan sangat signifikan pada sektor pendidikan kita, dan  harusnya tidak ada lagi sekolahan roboh, murid belajar di lantai atau tikar, termasuk kekurangan tenaga pendidik yaitu guru. [kemenkeu.go.id].
Demikian juga jika uang Rp. 466 triliun tersebut di pakai untuk membangun jembatan penghubung pulau Jawa dengan Sumatera yang lebih dikenal dengan jembatan selat sunda [JSS] yang panjangnya di perkirakan 26 Mill atau sekitar 27-30 KM dimana anggarannya bisa mencapai Rp. 160 Triliun, [detik.com].
Meskipun beberapa pihak berbeda dalam memperkiraan biaya rencana pembangunan jembatan selat sunda tersebut misal Bappenas memperkirakan akan memakan biaya hingga Rp. 225 triliun, sementara beberapa sumber lain menyampaikan memperkirakan biaya di bawah Rp. 100 triliun.
Terlepas bahwa ada beberapa perkiraan dalam pembangunan jembatan selat sunda yang perlu study lebih lanjut, jika hal ini terwujud maka Indonesia akan memiliki sekurang-kurangnya 3 [tiga] jembatan penghubung antar pulau besar yang tentunya akan meningkatkan pemerataan pembangunan antar pulau tersebut, apalagi jika panjang jembatan antar pulau tersebut kurang dari 30 KM maka Indonesia akan memiliki beberapa jempatan penghubung antar pulau yang luar biasa.
Selain itu benarkah rencana pemindahan ibu kota negara tersebut memang menjadi kebutuhan rakyat dalam situasi ekonomi saat ini, sementara defisit anggaran pembiayaan BPJS Kesehatan yang justeru akan di kembali di pungut dari rakyat dengan cara menaikan iuran dari pesertanya.
Pada 2014 BPJS Kesehatan mengalami defisit Rp 1,9 triliun. Pada 2018 lalu defisit BPJS Kesehatan sudah mencapai Rp 9,4 triliun. [cnbcindonesia.com].
Bisa di bayangkan jika uang Rp. 466 Triliun tersebut sebagai besar untuk membiaya jaminan kesehatan rakyat Indonesia maka peningkatan pelayanan kesehatan bagi rakyat akan terpenuhi dengan baik syaratnya lagi-lagi jangan lagi di korupsi.
Terlebih lagi jika dana pemindahan ibukota tersebut bersumber dari Hutang maka akan kembali membebani seluruh rakyat Indonesia.
Bogor, 21 Agustus 2019
 Ismet Inoni
 Kepala Departemen Organisasi
 Dewan Pimpinan Pusat
 Gabungan Serikat Buruh Indonesia
