Jakarta, 7 September 2023. LSM Pangan Publik Indonesia yang dipimpin Budimansyah Nasution, S.TP melakukan audiensi kepada Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Teten Masduki, namun sebelumnya sempat tertunda, yang akhirnya diwakilkan kepada Staff Ahli Menteri bidang Ekonomi Makro Rulli Nuryanto, S.E., M.Si bersama Asdep Pembaharuan, Kemitraan Perkoperasian Deputi bidang Perkoperasian Bagus Rachman. Adanya pertemuan ini bersamaan dengan beberapa pembahasan yang disampaikan Pangan Publik Indonesia kepada Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, baik itu dimulai dengan perkenalan organisasi pemuda yang siap berkontribusi untuk mengembangkan potensi UKM Indonesia dengan keahlian yang dimiliki, khususnya cangkupan Teknologi Pangan dan Gizi, hingga mampu dapat menjadi salah satu solusi dalam mengurangi angka pengangguran.
Pangan Publik Indonesia sebagai organisasi pasca kampus yang memiliki visi berkontribusi mewujudkan Indonesia lumbung pangan dunia 2045, tak melupakan akan potensi pengembangan usaha mikro dimasyarakat yang berkaitan dalam kegiatan menanam, memanen, mengolah, menyimpan, memproduksi hingga menjadi produk jadi dan terdistribusikan supaya dapat dikonsumsi dengan kualitas yang baik, harga yang sesuai dan terjangkau. Produk pangan baik itu mentah, setengah jadi atau sudah dalam bentuk produk jadi siap konsumsi mempunyai kelas dan target pasarnya yang berbeda-beda. Hal ini menjadi perhatian bersama dari LSM Pangan Publik Indoensia maupun Pemerintah bahwa bukan saja tentang support UKM Indonesia dari awal pengolahan produksi hingga produk jadi, melainkan juga harus terdistribusikan dengan baik (terserap), laku dipasaran hingga akhirnya dapat dikatakan para pelaku UKM Indonesia sejahtera.
UKM sebagai suatu jenis usaha yang bergerak dan berkontribusi cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negeri. UKM berperan dalam memperluas kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Peran inti UKM dalam turut serta membentuk PDB (Produk Domestik Bruto). Adanya UKM tidak hanya dirasakan di negara berkembang, bahkan di negara maju. UKM mampu menyerap banyak tenaga kerja lebih banyak daripada usaha besar. Pun kontribusi UKM dalam PDB juga lebih besar dibanding usaha skala besar. UU nomor 20 tahun 2008 mengatur tentang ukm terbagi kepada 3 kelompok, seperti Mikro, Kecil dan Menegah yang mana ini atas klasifikasi aset usaha yang dimiliki tanpa tanah dan bangunan.
Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia melalui Staff Ahli Menteri bidang Ekonomi Makro menyampaikan terimakasih atas diselenggarakannya audiensi dan pengenalan organisasi Pangan Publik Indonesia yang merupakan bagian basis dari alumni Teknologi Pangan dan Gizi Indonesia, harapannya pemerintah dan pemuda melalui organisasi ini dapat berkolaborasi dan sinergi untuk mengembangkan UKM Indonesia, terkhusus berkaitan dengan profesi keilmuan Teknologi Pangan, supaya dari keahlian, kreativitas dan aktivitas dapat terkonsolidasikan hingga menjadikan UKM Indonesia naik kelas. Dilanjut Asdep pembaharuan, kemitraan perkoperasian Deputi bidang Perkoperasian bahwa LSM Pangan Publik Indonesia supaya mengkrucutkan program kerja nasional terhadap pembinaan UKM dari daerah-daerah anggota Pangan Publik Indonesia dengan memperbaharui database usaha, laporan perkembangan usaha, hal urgent akselerasi prestasi usaha yang bisa ditumbuh kembangkan. Apalagi organisasi ini kedepannya dapat mengakomodir usaha-usaha sendiri masyarakat supaya membentuk koperasi terpusat 1 daerah kabupaten/kota, jadi pendataan yang akurat UKM bersamaan tersusun rapihnya, terorganisir kumpulan usaha -- usaha atau jika belum mampu, bisa bergabung dengan koperasi yang ada didaerahnya sesuai arahan dinas koperasi setempat.
Budimansyah Nasution, S.TP Presiden Pangan Publik Indonesia sebagai pimpinan tertinggi organisasi yang mewakilkan audiensi kepada Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia menyampaikan, "Ucapan Terimakasih atas diperkenankan beraudiensi di Kementerian ini. Organisasi Pangan Publik Indonesia di umur 4 tahun ini telah memiliki keanggotaan  yang tersebar dari 62 daerah kabupaten/kota se-Indonesia, sebagai organisasi pemuda adanya hambatan dan rintangan pasti dijumpai pada setiap langkah pergerakan, apalagi mengemban visi menjadi bagian kontibutor dalam mewujudkan Indonesia lumbung pangan dunia 2045. Program kerja organisasi yang sudah terlaksana hampir kebanyakan dilakukan secara online, seperti FGD (Focus Group Discussion) pada setiap momentum peringatan, Webinar pengembangan softskill terkait industri teknologi pangan pasca kampus, Webinar pembahasan isu terkini seperti dampak pangan atas resesi ekonomi, Webinar kesehatan atas kategori konsumsi pangan, serta aktivitas offline (langsung) seperti ikut serta mensukseskan Bimbingan Teknis Kementerian Pertanian, melakukan bhakti sosial dengan pembagian paket sembako bagi masyarakat tidak mampu yang berprofesi pekerja umum. Hal ini ingin kami lanjutkan dengan akselerasi mengembangkan potensi UKM Indonesia melalui manajemen keanggotaan organisasi yang sudah tersebar di daerah, maka kedepannya menjadi sangat penting Pangan Publik Indonesia berkolaborasi dan sinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia untuk aktivitas ini. Karena dalam beberapa pertemuan Pangan Publik Indonesia dengan pelaku usaha mikro, baik itu dari GAPOKTAN hingga KWT didapati hal yang cukup kompleks perlu ditangani bersama, salahsatunya seperti terbatasnya dana pengembangan produk olahan, dana pendistribusian produk hingga terhambatnya penjualan produk dampak dari belum terkonfirmasi tujuan pasar penerimaan produk. Maka dengan adanya awal pertemuan dari Audiensi Pangan Publik Indoensia kepada Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia diharapkan akan dapat menumbuhkan kerjasama dan kolaborasi yang kuat untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi dari UKM Indonesia bidang pangan ini atau bahkan memperbesar peluang untuk naik kelas."
