Satria Arta dan Ancaman Tentara Bayaran: Prabowo di Antara Kemanusiaan dan Hukum

Tentara Bayaran: Ancaman Bagi Sistem Pertahanan Nasional
Tindakan Satria tidak bisa dilihat sebagai kesalahan individu semata. Ini adalah indikasi bahaya fenomena tentara bayaran, yang dalam banyak negara dikecam keras sebagai bentuk pelanggaran hukum internasional dan ancaman terhadap integritas negara.

Dalam sistem militer Indonesia, tidak dikenal konsep tentara bayaran. Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI semuanya menekankan kesetiaan tunggal kepada bangsa dan negara Indonesia.

Membiarkan mantan prajurit beralih menjadi tentara asing, dan kemudian dipulangkan dengan tangan terbuka, berarti negara membuka celah untuk pelanggaran sumpah kebangsaan dan mencederai ribuan prajurit aktif yang tetap loyal meski hidup dalam keterbatasan.

Solusi yang Adil: Tegakkan Hukum, Tempatkan Kemanusiaan dalam Prosedur
Langkah pertama yang harus diambil adalah memastikan status hukum kewarganegaraan Satria secara administratif di Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM. Bila ia masih WNI:
Pemerintah dapat memberikan perlindungan konsuler.

Namun, pemulangan harus dibarengi dengan proses hukum, termasuk penyelidikan apakah ia turut terlibat dalam konflik bersenjata, serta pertimbangan ancaman terhadap keamanan nasional.

Jika ia sudah kehilangan status WNI:
- Maka ia bukan lagi subjek hukum Indonesia.
- Dan proses pemulangan hanya dapat dilakukan melalui jalur naturalisasi kembali, yang tunduk pada pertimbangan keamanan, kepatuhan hukum, dan kepentingan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 20 UU No. 12 Tahun 2006.

Penutup: Negara Tak Boleh Gentar dalam Menegakkan Wibawa Hukum
Kasus Satria Arta Kumbara adalah alarm bagi negara bahwa era globalisasi dan konflik internasional membuka banyak ruang pelanggaran terhadap kesetiaan kebangsaan. Di saat yang sama, negara tidak boleh kehilangan hati. Namun, hukum adalah dasar dari segala bentuk keadilan. Tanpa kepastian hukum, tidak akan pernah ada kemanusiaan yang bermartabat.

Maka, kepada Presiden Prabowo, keputusan ini bukan sekadar memulangkan seorang individu  ini adalah ujian atas kesetiaan negara kepada hukum dan rakyatnya sendiri.