Lepas dari perebutan kursi Eksekutif, mari sejenak kita melirik pada kerabat dekatnya, Legislatif. Tanpa perlu diperinci apa saja tugas dan fungsinya, mayoritas masyarakat pasti tahu bahwa legislatif dibentuk demi memprioritaskan kepentingan rakyat. Tetapi hanya minoritas masyarakat yang tahu bahwa realitanya kepentingan pribadi dan kelompok lah yang selalu menjadi prioritas.
Kursi panas legislatif kerap kali diperebutkan. Tidak sedikit mereka yang mencalonkan diri rela mengeluarkan dana pribadi yang nominalnya tidak tanggung-tanggung hanya untuk menarik simpatisan agar terpilih. Logikanya, sebuah perusahaan rela mengeluarkan budget promosi agar produk yang dia jual laku keras di pasaran, dan laba pun bisa dinikmati dikemudian hari. Lalu, apakah strategi para calon legislatif itu sama dengan strategi pemasaran sebuah perusahaan? Apakah memang ada laba besar yang akan didapat para calon legislatif ketika mereka sudah duduk di kursi pemerintahan?
Berbagai strategi dengan motif terselubung kerap kali diterapkan dalam berebut kursi legislatif. Jember, salah satu diantara ratusan kabupaten di Indonesia, dengan mata kepala sendiri saya menyaksikan proses perjalanan seseorang, berawal dari menarik simpatisan melalui strategi memberikan permodalan usaha pada masyarakat, fotonya pun terpampang dimana-mana, hingga tahun ini dia menjadi calon anggota DPRD untuk pemilu 2019. Apakah keikhlasannya dalam memberi bantuan modal usaha pada masyarakat patut dipertanyakan? Apakah modal yang telah dia keluarkan akan kembali berlipat-lipat ketika dia terpilih menduduki kursi legislatif?
Biasanya yang diperebutkan itu berharga dan memiliki nilai. Meski tidak semuanya, yang berharga dan bernilai biasanya identik dengan uang. Apakah kursi pemerintahan memang identik dengan uang? Adakah calon legislatif yang tidak akan terbutakan oleh uang? Akankah kursi panas legislatif berubah menjadi kursi sejuk yang tak lagi diperebutkan dengan cara yang panas? Masih pantas kah legislatif disebut dengan "Wakil Rakyat"?
