Salah satu Prioritas Demokrat mengawal kebijakan pemerintah kedapan adalah "Jaga Kebihinekaan dan Kerukunan antar Identitas (SARA) dan cegah Perpecahan Bangsa". Hal ini ditegaskan dalam 14 Prioritas Demokrat dan menjadi tanggungjawab caleg Demokrat dipercaya menjadi wakil masyarakat di DPR RI untuk lima tahun mendatang.
Hal mengacu pada pengalaman Partai Demokrat dalam pemerintahan selama sepuluh tahun. Termasuk melakukan kerja-kerja politik mengawal kebijakan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang fokus dengan strategi tiga jalur, yakni strategi pro rakyat. Dimana rakyat Indonesia mesti disejahterakan dengan program-program yang mampu mengangkat harkat dan markatat rakyat. Tidak hanya memberikan ikan, namun juga pancing dan kolam. Contoh kebijakan ini adalah PNPMandiri, Bidik Misi, Bantuan Operasional Sekolah.
Strategi selanjutnya adalah pro bisnis. Kebijakan yang menjadikan kondisi dunia usaha bergerak dan tumbuh untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Mengangkat derjat buruh dengan kebijakan menaikkan upah buruh dan mengakhiri era upah buruh murah. Sedangkan kompensasi bagi pengusaha adalah melonggarkan pajak. Â Termasuk meluncurkan Kredit Usaha Rakyat, hal ini sangat membantu pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan modal usaha dengan biaya modal murah dan mudah.
Sedangkan strategi selanjutnya adalah pro pertumbuhan. Dengan kebijakan pro rakyat dengan mengurangi beban hidup masyarakat kurang mampu. Menciptakan gerak ekonomi sektor rill dan menggerakkan pelaku usaha.
Hal ini tidak terlepas dari kerukunan antar indentitas yang dijaga dan dirawat dengan berbagai kebijakan pemerintah. Salah satunya adalah lahirnya Perpres No. 135/2014 yang isinya menjelaskan tentang perlu dibentuknya Ditjen Khonghucu di Kemenag. Bagi saya ini adalah upaya pemerintah secara negara mengakui keberadaan agama Khonghucu yang dianut oleh rakyat Indonesia.
Lebih kebelangkan, kita coba runut apa yang telah diupayakan untuk menyatukan dan menyelesaikan berbagai perpecahan sesama anak bangsa oleh pemerintahan SBY. Seperti penyelesaian konflik Aceh, dan sampai saat ini manfaat perdamaian Aceh masih dirasakan. Perluasan otonomi Papua, penyelesaian konflik Ambon dan Maluku. Adalah upaya bersama lewat berbagai kebijakan baik di tingkat parlemen yang dikawal Partai Demokrat sebagai penyeimbang, penguat di DPR RI.
Hal ini menghantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari dunia Internasional. Indonesia dipandang sebagai bangsa multi etnis, multi agama, multi suku yang saling menguatkan dan saling menjaga.
Dengan modal tersebut Pemerintah bersama membangun wibawa dan keadilan dibidang hukum. Rakyat merasakan hukum menjadi panglima dan jauh dari intervensi.
Hal ini bisa diulang kembali bagaimana kerja-kerja politik dan kebijakan di DPR RI menjaga kerukunan dan kesatuan Indonesia dan tidak terjebak dalam perpecahan akibat SARA. Sebab yang menderita adalah rakyat yang terpecah belah. Partai Demokrat dengan segenap pengalaman dan harapan mencegah perpecahan bangsa.
Dan semoga menjadi komitmen bersama kita anak bangsa dengan memberikan kepercayaan kepada Partai Demokrat di DPR RI mengawal kebijakan Presiden Mendatang pilihan kita.
