Kepentingan Nasional Uni Emirat Arab dalam Normalisasi Hubungan dengan Israel

Kerja sama antar negara menjadi suatu hal yang umum dan akan selalu terjadi diantara negara-negara di dunia karena pada dasarnya suatu negara pasti akan membutuhkan negara lain. Banyak hal yang melatarbelakangi kerja sama antar negara, salah satunya karena ada kepentingan nasional yang harus dipenuhi. Kepentingan nasional tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan negaranya. Bahkan perjanjian perdamaian dapat ditempuh agar kepentingan nasional dapat dicapai. 

Kepentingan nasional dapat dicapai dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan kerja sama internasional antar negara. Kerja sama tersebut dilaksanakan antar dua negara atau lebih yang mengacu pada politik luar negeri masing-masing negara. Faktor-faktor seperti kesejahteraan ekonomi, ancaman keamanan,  mencegah konflik dan perkembangan teknologi yang semakin maju menjadi beberapa diantara banyaknya alasan yang melatarbelakangi dilakukannya kerja sama antar negara.

Meskipun kerja sama internasional merupakan suatu hal yang umum dan penting untuk dilakukan, tetapi ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kerja sama antar negara justru menimbulkan keresahan dan permasalahan bagi banyak negara-negara lain. Salah satunya seperti kerja sama internasional yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab dengan Israel. Uni Emirat Arab merupakan negara yang berada di barat daya Asia dan dikelilingi Teluk Oman dan Teluk Persia di antara Oman dan Arab Saudi. 

Wilayahnya yang strategis menjadikan wilayah tersebut menjadi tempat pelabuhan ekspor dan impor minyak dunia. Uni Emirat Arab sendiri terdiri dari tujuh emirate yaitu Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Ras al-Khaimah, Fujairah dan Umm al-Quwain. Hingga kini terdapat sebanyak 9 juta penduduk di Emirat Arab dimana sebagian besar penduduknya muslim. Kerja sama yang dilakukan kedua negara tersebut menyebabkan berbagai macam reaksi yang berbeda-beda dari negara-negara di seluruh dunia, tidak hanya dukungan tetapi juga terdapat banyak kecaman.

Uni Emirat Arab salah satu negara Arab yang mendukung kemerdekaan Palestina, tetapi pada tahun 2020, Uni Emirat Arab melakukan perjanjian perdamaian dengan Israel sehingga mendapat banyak kritik dan penolakan dari berbagai negara, terutama negara dengan mayoritas penduduk muslim. Tidak hanya penolakan, beberapa negara lain juga banyak yang mendukung keputusan yang diambil oleh Uni Emirat Arab tersebut. 

Pada awal Uni Emirat Arab didirikan, Presiden pertamanya yaitu Syekh Zayed bin Sultan Al Nahyan mengatakan bahwa Israel merupakan musuh dan menjadi sebuah ancaman keamanan. Hal tersebut diperjelas dengan dukungan Uni Emirat Arab terhadap keputusan Liga Arab dan Gulf Cooperation Council's (GCC) mengenai Israel sehingga negara ini tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara. Uni Emirat Arab bahkan pernah melakukan boikot terhadap nomor telepon, jalur udara serta melarang Israel masuk ke wilayahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Uni Emirat Arab menentang Israel dengan tidak mengakui keabsahan negara Israel.

Diketahui bahwa Uni Emirat Arab merupakan negara Arab ketiga yang melakukan hubungan diplomatik dengan Israel setelah sebelumnya Mesir pada tahun 1979 dan Yordania pada tahun 1994. Kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik tersebut disebut dengan perjanjian "Abraham Accord" yang dilakukan di White House Lawn dan kesepakatan tersebut difasilitasi oleh Amerika Serikat pada 15 September 2020. Perjanjian tersebut berisi beberapa poin kesepakatan kerja sama yang akan dilakukan oleh kedua negara. 

Beberapa poin tersebut yaitu dengan menyepakati hubungan ekonomi dan diplomatik bilateral mengenai berbagai macam hal seperti investasi, kedutaan hingga keamanan. Selain itu, kedua negara juga ingin memperluas kerja sama perdagangan. 

Sehingga keputusan Uni Emirat Arab dalam menormalisasi hubungan dengan Israel dilatarbelakangi oleh adanya Kepentingan Nasional dari Uni Emirat Arab terhadap Israel. Kepentingan nasional tersebut adalah Uni Emirat Arab ingin memperluas kerja sama dengan Israel dari bidang politik, ekonomi, dan keamanan. Selain itu, kebijakan tersebut juga dilakukan karena Uni Emirat Arab merasa keamanan negaranya terancam oleh Iran.