[caption id="" align="alignnone" width="620" caption="Sumber : Tempo"][/caption]
Dinahkodai oleh seorang ‘pemimpin’ yang siang malam di sorot media, mendapat dukungan publik menjatuhkan incumbent, keluar masuk got dan terlihat sederhana, dan sekarang menjadi Calon Presiden pula tidak menjadikan Jakarta lebih berbenah.
Jakarta Baru yang didengungkan-dengungkan pun belum jelas tampak bagaimana bentuknya. Â Alih-alih kabar gembira. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 86 Proyek ganjil di APBD DKI Jakarta 2013. Jakarta pun rugi hingga 1,54 Triliun rupiah.
BPK Menemukan indikasi kerugian daerah sebesar Rp. 85,36 Miliar. Potensi kerugian daerah Rp.1,33 Triliun, kekurangan penerimaan daerah Rp. 95.01 Miliar dan fantastisnya APBD DKI Dapat penilaian 3E (Tidak Efektif, Efesien dan Tidak Ekonomis) alias pemborosan Rp.23.13 Miliar
Begitulah Rapor merah APBD DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi). padahal, masih segar dalam ingatan bagaimana Jokowi ketika debat capres bicara berkali-kali menyatakan tentang sistem, tentang efesiensi dan berbagai penghematan. Naasnya, apa yang disampaikan Calon Presiden dari PDI Perjuangan itu juga tak sama prakteknya ketika dirinya menjadi Gubernur.
Hampir keseluruhan program Jokowi bermasalah, mulai dai Kartu Jakarta Pintar (KJP) sampai kampung deret. Berikut ini temuan proyek-proyek ganjil yang merugikan negara.
- Total Potensi kerugian negara (APBD DKI) Dibawah kepemimpinan Jokowi sebesar Rp 1,54 Triliun
- Pengelolaan APBD DKI Tidak Efektif, tidak Efesien dan  Tidak Ekonomis alias pemborosan sebesar Rp.2313 Miliar
- Penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) Ganda mengakibat kerugian DKI Sebesar Rp. 13,34 Miliar
- Hasil Audit Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sampel 11 Sekolah negeri menunjukkan Indikasi Kerugian Rp. 8,29 Miliar. Padahal total anggaran BOP Untuk sekolah negeri mencapai Rp. 1,57 Triliun
- BOP Untuk sekolah Swasta juga terindikasi merugikan daerah sebesar Rp. 2.19 Miliar
- Program Pengadaan Bus Transjakarta dan Bus Sedang tidak sesuai ketentuan dan diragukan kewajaran harganya senilai Rp. 118,40 Miliar dan Rp. 43,87 Miliar
- Ada keganjilan di Dinas PU karena adanya pencairan uang persediaan pada akhir 2013 sebesar Rp. 110,04 Miliar. Â Dari jumlah itu sebanyak Rp. 104,62 Miliar ditransfer ke rekening kepala seksi kecamatan, suku dinas dan kepala bidang pemeliharaan jalan
- Dari hasil uji lapangan ditemukan Belanja yang tidak didukung bukti pertanggunjawabkan Rp. 2,24 Miliar
- Proyek pembangunan jalan kampung tidak sesuai spesifikasi teknis yang terindikasi merugikan negara sebesar Rp. 4,49 Miliar
- Program kampung deret tidak optimal karena dari anggaran Rp. 214 Miliar, hanya terealisasi Rp. 199 Miliar hingga Mei 2014.
- Banyak rumah deret yang berdiri di atas tanah negara, di lokasi drainase dan garis sepadan sungai
Data di atas menunjukkan betapa suksesnya Jokowi tampil di muka publik, bicara sistem dan transparansi. Bicara kepentingan rakyat. Â Bicara pengelolaan anggaran negara., bicara masa depan bangsa dan berbagai macam bahasa pencitraan yang selama ini meracuni banyak pikiran awam. Dengan data yang disajikan di atas juga tentunya membuka mata fans fanatic Jokowi bahwa nasib bangsa kita saat ini benar-benar berada dalam dadu perjudian kepemimpinan.
