Mohon tunggu...
Berty Sinaulan
Berty Sinaulan Mohon Tunggu... Penulis - Penulis, Pewarta, Pelatih Pembina Pramuka, Arkeolog

Pewarta, Pelatih Pembina Pramuka, Arkeolog, Penulis, Peneliti Sejarah Kepanduan, Kolektor Prangko dan Benda Memorabilia Kepanduan, Cosplayer, Penggemar Star Trek (Trekkie/Trekker), Penggemar Petualangan Tintin (Tintiner), Penggemar Superman, Penggemar The Beatles

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Selamat Hari Pramuka, Saatnya Mencari Pemimpin Baru

14 Agustus 2018   08:56 Diperbarui: 14 Agustus 2018   09:48 834
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Logo Hari Pramuka ke-57. (Foto: Kwarnas Gerakan Pramuka)

Sejak 1961, setiap 14 Agustus selalu diperingati sebagai Hari Pramuka. Hari yang menandai diberikannya Panji Gerakan Pramuka, wadah penyatuan berbagai organisasi kepanduan di Indonesia, dari Presiden Sukarno kepada Pandu Agung, Sri Sultan Hamengku Buwono IX. 

Setelah diserahterimakan di halaman Istana Negara, Panji Gerakan Pramuka itu diarak keliling kota Jakarta, dan resmilah Gerakan Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana itu menjadi satu-satunya gerakan kepanduan yang membina anak dan remaja di Indonesia.

Tahun ini merupakan Hari Pramuka ke-57. Selain Apel Besar Hari Pramuka di Bumi Perkemahan Pramuka Wiladatika Cibubur, Jakarta Timur pada 14 Agustus 2018 sore hari.

Satu kegiatan penting lainnya adalah Karang Pamitran Nasional (KPN) yang diadakan di Desa Lebakharjo, Malang, Jawa Timur, dari 13 sampai 19 Agustus 2018. Karang Pamitran adalah pertemuan untuk orang dewasa dalam Gerakan Pramuka di atas 25 tahun, yaitu para Pembina dan Pelatih Pembina Pramuka.

Di luar itu kedua kegiatan itu -- termasuk acara Ulang Janji Pramuka yang diadakan pada 13 Agustus malam hari -- perhatian para Pramuka juga tertuju pada akan digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) Gerakan Pramuka pada akhir September 2018 di Kendari, Sulawesi Tenggara. 

Banyak yang berharap bahwa selain menghasilkan rencana kerja yang lebih mengembangkan kegiatan pendidikan kepramukaan, Munas juga akan berhasil memilih pemimpin baru di Gerakan Pramuka.

Logo Munas Gerakan Pramuka. Tanggal pelaksanaannya diundur seminggu dari yang tertulis. (Foto: Kwarnas Gerakan Pramuka)
Logo Munas Gerakan Pramuka. Tanggal pelaksanaannya diundur seminggu dari yang tertulis. (Foto: Kwarnas Gerakan Pramuka)
"Mencari Pemimpin Baru" memang menjadi pembicaraan yang cukup ramai di kalangan Gerakan Pramuka. Saatnya mencari pemimpin baru, yaitu Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka yang akan menjabat untuk masa bakti 2018-2023. Sebagai informasi, Ketua Kwarnas saat ini dijabat oleh Adhyaksa Dault, mantan Menpora 2004-2009.

Keinginan mencari pemimpin baru itu juga diwujudkan dengan banyak calon Ketua Kwarnas yang diusung oleh Kwartir-kwartir Daerah dari seluruh Indonesia. Tercatat ada 11 nama calon Ketua Kwarnas yang diusulkan. 

Di antara nama-nama itu, selain Adhyaksa Dault sendiri, terdapat nama Dede Yusuf (mantan Wakil Gubernur Jawa Barat yang saat ini anggota DPR RI), Sri Sultan Hamengku Buwono X (Sultan Yogyakarta dan Gubernur DIY), Budi Waseso (mantan Kepala BNN yang saat ini Direktur Utama Bulog), dan beberapa nama lainnya.

Dalam sejarah Gerakan Pramuka sejak diberlakukannya pemilihan dengan sistem memilih langsung Ketua Kwarnas berdasarkan suara terbanyak, baru kali lnilah terdapat begitu banyak calon. Sampai-sampai ada yang berseloroh, "jumlah calonnya seperti kesebelasan sepakbola saja". Bisa jadi ini pertanda bahwa memang dirasakan perlu adanya pemimpin baru di Gerakan Pramuka.

Dalam lima tahun terakhir ini, Kwarnas menjalankan organisasinya dengan berbagai riak pasang surut. Beberapa kali terjadi pergantian pimpinan, yaitu para wakil ketua, sekretaris jenderal, dan bendahara. Ada yang mencatat dalam masa bakti inilah pergantian pimpinan Kwarnas paling banyak.

Masa bakti kali ini juga ditandai dengan kurang harmonisnya hubungan antara Ketua Kwarnas dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Padahal Menpora adalah bagian dari Majelis Pembimbing Nasional (Mabinas) Gerakan Pramuka dan sekaligus pemegang anggaran pemerintah (APBN) untuk kegiatan kepramukaan. Sampai-sampai terjadi pertikaian terbuka di antara keduanya.

Belum lagi sempat beredar kabar kehadiran Adhyaksa Dault dalam suatu pertemuan Hizbut Tahir Indonesia (HTI), organisasi yang kini dinyatakan terlarang oleh Pemerintah RI. Walau pun memang kehadiran Adhyaksa Dault adalah sebagai pribadi dan itu dilakukannya sebelum HTI dinyatakan terlarang. Adhayksa juga telah mengatakan bahwa dirinya hanya diundang dan dia tetap setia pada NKRI berdasarkan Pancasila.

Logo Karang Pamitran Nasional. (Foto: Kwarnas Gerakan Pramuka)
Logo Karang Pamitran Nasional. (Foto: Kwarnas Gerakan Pramuka)
Apa pun yang terjadi, tetap harus dicatat bahwa Kwarnas masa bakti ini berhasil menyelesaikan sejumlah program kegiatan penting. Seperti Lomba Tingkat V dan Jambore Nasional 2016 untuk para Pramuka Penggalang (11-15 tahun), Raimun Nasional 2017 untuk para Pramuka Penegak (16-20 tahun) dan Pandega (21-25 tahun), serta yang kini diadakan Karang Pamitran Nasional 2018 untuk Pembina dan Pelatih Pembina di atas 25 tahun.

Namun persoalan besar masalah dana, yang menjadi tersendat-sendat akibat pertikaian antara Ketua Kwarnas dan Menpora, menunjukkan bahwa Gerakan Pramuka memang masih belum bisa mandiri. 

Saatnya mencari pemimpin baru, Ketua Kwarnas, yang mampu menjadikan Gerakan Pramuka mandiri dan tetap berkordinasi serta berhubungan baik dengan semua pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah, swasta, masyarakat, dan orangtua anggota Pramuka.

Sejalan dengan tema Hari Pramuka ke-57 yaitu "Pramuka Perekat NKRI", diharapkan pemimpin baru yang benar-benar dapat mewujudkan tema itu, merekatkan semua lapisan masyarakat, dan tidak ada lagi pertikaian baik di lingkungan internal maupun eksternal. 

Selamat Hari Pramuka ke-57, semoga Pramuka Indonesia semakin mandiri, maju, dan bermanfaat bagi bangsa dan negara tercinta.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun