Lanjutan Survei Litbang "Kompas" hari ini (24/4),  mencatat Prabowo memiliki elektabilitas tinggi  bila jadi cawapres Jokowi, yaitu 8'8%. Memang JK (Jusuf Kalla) masih dikehendaki jadi cawapres Jokowi dengan elektabilitas tertinggi 15,7 % agar kembali dengan Jokowi untuk periode kedua, namun karena batasan Undang-Undang, Prabowo dianggap memiliki elektabilitas tertinggi.
Dengan elektabilitas cawapres Prabowo yang bila dipasangkan dengan Jokowi meninggalkan catatan populer, bahwa Prabowo sendiri dalam situasi dilematis dengan pelbagai faktor. Prabowo sendiri, secara nasional adalah capres yang paling mengimbangi elektabilitas petahana Jokowi. Namun faktor elektabilitas Prabowo meninggalkan faktor-faktor tidak mudah, seperti Gerindera tidak bisa mengusung secara tunggal dan harus ditambah paling sedikit satu partai parliamentary threshold (pt) seperti PKS atau bersama koalisi, yang tentu dengan fitting political interest yang belum tentu ketemu; Juga, termasuk terutama elektabilitas Prabowo sebagai capres 2019 belum punya "nilai jual", karena hanya 14,1% (survei "Kompas" kemarin).  - yang tidak (cukup) mendatangkan peminat investasi politik. Sementara publik menerima informasi terbuka, bahwa kubu Prbowo butuh logistic supporters.
Dalam persimpangan-persimpangan sedemikian, Prabowo bisa menjadi negarawan dengan menerima tawaran menjadi cawapres Jokowi. Dibandingkan semua cawapres yang lain, seperti Gubernur DKI Anies Bas Wedan, atau Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Â PDI-P (mungkin) lebih 'sreg' memilih Prabowo, kalo Prabowo mau. Â Prabowo pernah berpasangan sebagai cawapres Megawati dalam tahun 2009. Kemudian bersama mendukung petahana Jokowi. Maka, ada alasan historis jejak bersama dengan ups and downs untuk kemaslahatan publik, bukan interese pribadi. Sungguh wajar Prabowo lebih diutamakan, misalnya dibanding cawapres yang lain.Â
Kita memahami, Presiden Jokowi dan PDI-P menilai lebih strategis memilih Prabowo, tidak saja karena elektabilitasnya, tetapi demi kepentingan nasional bernuansa rembuk nasional untuk kebangkitan Nasional bersama, menuju, Era Baru Indonesia Milenial. Kita menghormati pertimbangan-pertimbangan sedemikian dari perspektif petinggi PDI-P dan Megawati, terutama hak prerogatif seorang presiden Jokowi untuk mencari cawapres yang tepat untuk dirinya, terutama untuk kepentingan dan keselamatan nasional bangsa indonesia. Prabowo dapat menjadi negarawan dengan bersedia menjadi cawapres. Karena elektabilitas petahana presiden Jokowi tinggal dikelolan untuk pemantapannya, setelah elektabilitasnya mencapai 55,9%.
Angka elektabilitas Jokowi ini,diyakini akan terus bertambah meninggalkan yang lain, termasuk elektabilitas Prabowo, setelah banyak isu-isu tak sesuai data (seperti utang luar negeri, lapangan kerja, tenaga kerja-asing dan pajak, dan lain-lain hal, yang (pasti terjawab dengan data secara) tuntas dan laporan luar-biasa capaian presiden Jokowi dan kabinetnya serta pengresmian proyek-proyek di bawah Jokowi, terutama yang dikawal menteri Sri Mulyani (sasaran tembak oposisi) dengan "peluru hampa data" dan retorika-retorika  politik dijawab tuntas.
Prabowo patut mempertimbangkan tawaran jadi cawapres Jokowi. Jika beliau, Prabowo mau menjadi negarawan dalam agenda "rujuk nasional". Retorika-retorika politik Fadli Zon pun berakhir dan tidak penting, bahkan kadang tidak wajar, semua ada dalam bingkai 'retorika' yang mudah dimaklumi. publik. . "Fadli Zon bisa jadi "profesor", bukan "provokator", mengulangi guyon politik Prabowo kepada Fadli Zon. Masih ada waktu untuk menuju bingkai  rujuk nasional yang sungguh kita butuhkan itu, sejak Presiden Soeharto (mertua Prabowo), lengser keprabon Mei 1998, dua dekade silam.Â
*) Komentator, Ketua ex officio Partai PIB pimpinan Sjahrir 2003-2006
