Mohon tunggu...
Ahmad Syugiyanto
Ahmad Syugiyanto Mohon Tunggu... Pendidik

Selami Laut Pengetahuan

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan

Dari Sentralisasi ke Desentralisasi: Konsep Dasar Manajemen Berbasis Sekolah di Indonesia

4 Oktober 2025   10:10 Diperbarui: 4 Oktober 2025   10:10 20
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Manajemen berbasis Sekolah : Dr. Lili Nurlaili, M. Ed. (05 Oktober 2025) 

Selama bertahun-tahun, sekolah-sekolah di Indonesia berada di bawah kendali penuh pemerintah pusat. Semua keputusan penting mulai dari kurikulum, keuangan, hingga pengelolaan sumber daya manusia lebih banyak ditentukan dari "atas". Hasilnya, banyak sekolah berjalan dengan pola seragam, seakan kehilangan ruh kemandirian.

Namun, seiring berkembangnya paradigma pendidikan modern, muncul gagasan baru: Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Konsep ini membawa angin segar dengan memberi ruang otonomi bagi sekolah untuk mengelola dirinya sendiri, sesuai kebutuhan dan karakteristik lingkungannya.

Apa Itu Manajemen Berbasis Sekolah?

Secara sederhana, MBS adalah model pengelolaan pendidikan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah dalam mengambil keputusan penting. Mulai dari perencanaan program, pengelolaan anggaran, hingga strategi pembelajaran, sekolah diberi keleluasaan untuk menentukan langkahnya sendiri.

Kunci utama MBS ada pada tiga kata: otonomi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Otonomi berarti sekolah tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga perancang strategi pendidikan.

Partisipasi menekankan pentingnya keterlibatan guru, siswa, orang tua, hingga masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Akuntabilitas memastikan semua keputusan sekolah transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Mengapa Penting?

Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Kondisi sekolah di perkotaan tentu berbeda dengan sekolah di pelosok desa atau daerah terpencil. Dengan model sentralisasi, sering kali kebijakan yang "seragam" tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun