Setiap awal tahun, kita sering mendengar berita tentang berapa besar APBN yang disahkan pemerintah. Angka-angkanya triliunan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi, defisit, hingga belanja modal pun ikut diumumkan. Tapi bagi sebagian besar rakyat, semua itu terdengar seperti bahasa langit—jauh dari dapur rumah mereka, jauh dari isi dompet mereka.
Padahal, sesungguhnya APBN adalah urusan sehari-hari. Ia hadir dalam bentuk beras bantuan, jalan desa yang dibangun, puskesmas yang direnovasi, hingga subsidi listrik yang membuat tagihan bulanan tetap terjangkau. APBN bukan hanya milik elite. Ia adalah milik semua rakyat Indonesia—terutama mereka yang hidupnya masih pas-pasan.
Ketika Harga Naik, Siapa yang Melindungi?
Beberapa waktu terakhir, harga bahan pokok sudah mulai merangkak naik. Cabai, beras, telur, bahkan air galon. Kenaikan ini terasa berat bagi mereka yang penghasilannya tetap, apalagi bagi yang tak punya pekerjaan tetap. Di saat seperti ini, kekuatan daya beli rakyat sedang diuji.
Lalu siapa yang harus hadir? Jawabannya: negara. Dan wajah konkret negara yang hadir itu adalah APBN. Melalui berbagai program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan subsidi energi, negara berupaya menjaga agar dapur rakyat tetap mengepul. Tak sempurna memang, tapi itu bukti bahwa negara tak akan tinggal diam dan negara pasti akan hadir demi melindungi rakyatnya.
Bahkan, tahun ini pemerintah telah meluncurkan program makan bergizi gratis bagi siswa sekolah. Ini bukan hanya soal makan, tapi soal masa depan anak-anak dari keluarga yang tak mampu. Mereka tetap bisa tumbuh dan belajar tanpa harus menanggung lapar.
Pekerjaan adalah Jalan Keluar
Tapi tentu, bantuan sosial tidak bisa jadi solusi selamanya. Yang dibutuhkan rakyat bukan belas kasihan, tapi kesempatan untuk mandiri dan berkembang. Dan di sinilah APBN juga punya peran penting: menciptakan lapangan kerja.
Lewat proyek infrastruktur seperti jalan desa, irigasi, hingga jaringan internet ke daerah pelosok, APBN membuka peluang kerja bagi warga sekitar. Pemerintah juga mendorong program padat karya, membantu UMKM tumbuh, dan memberikan insentif bagi industri yang menyerap banyak tenaga kerja.
Namun, memang masih banyak PR yang harus diselesaikan. Belum semua orang punya keterampilan yang dibutuhkan. Tak sedikit pula daerah yang belum mendapat perhatian cukup. Kesenjangan ini harus terus dijembatani dan tidak boleh ada gap yang terlalu dalam.
