Saat ini, Pemerintah telah memberikan keputusan untuk melanjutkan program PPKM dengan nama yang berbeda, yaitu PPKM dengan Level 3 dan Level 4. bagi kalangan akademisi, hal ini diluar nalar berfikir. bagaimana tidak, ketika adanya kata level, berarti menandakan sebuah kemunduran, bukan kemajuan. apabila memang PPKM Darurat yang telah dilaksanakan oleh sejumlah wilayah dapat dikatakan berhasil, seharusnya bukan dengan menambah kegiatan PPKM lagi, tapi malah menerapakan kebijakan baru dengan bantuan yang lebih swadaya kepada masyarakat akibat dampak PPKM Darurat masa silam itu. jika begini terus, sampai kapan akan ada PPKM berlabel "Level" di Indonesia. walaupun ada kelonggaran saat PPKM dengan label "Level" ini, tetap saja seakan-akan pemerintah lepas tangan setelah membuat masyarakat cukup menderita karena kekurangan bantuan akibat adanya PPKM Darurat.Â
beberapa aksi oleh kalangan masyarakat di daerah tertentu-pun bergejolak saat ada PPKM darurat, karena bantuan yang diterima tidak sepadan dengan yang dilakukan oleh pemerintah. pemerintah menutup jalan, melarang orang jualan dipinggir jalan (bagi pedagang kaki lima) dan sejumlah kebijakan-kebijakan yang menyulitkan rakyat untuk aktivitas. berbicara PPKM level ini, ada kebijakan yang cukup menarik untuk dibahas, yaitu adanya pembatasan waktu makan di luar rumah, yaitu 20 menit. tapi dengan protokol yang lebih ketat. coba saja bayangkan, makan dengan protokol yang ketat. memang bisa ya, makan dengan masker, atau menggunakan masker sambil makan. sudah begitu, waktu nya hanya dibatasi 20 menit. ini sangat tidak masuk logika berfikir. karena ketika Orang-orang melakukan makan di luar rumah, kebanyakan dari mereka mengajak teman, rekan bisnis atau keluarga. bukan hanya itu, mereka juga melakukan obrolan-obrolan tertentu saat makan. jadi sebenarnya ini bukan masalah makan yang dibatasi dengan waktu 20 menit. tapi seharusnya sesedikit mungkin berinteraksi yang berpotensi dapat menyebarkan penularan covid-19. bukan waktu makannya.
Apabila ini dibiarkan terus menerus, pemerintah akan dinilai sedang melakukan dagelan (lawakan / adegan yang menimbulkan kelucuan) di dalam memberikan kebijakan pada masyarakat. hal-hal yang perlu difikirkan oleh pemerintah seharusnya adalah langkah -langkah aspiratif yang mampu membangun masyarakat lepas dari covid-19 dan segera mengembalikan tingkat ekonomi pada kehidupan mereka. bukan melakukan kebijakan-kebijakan yang dinilai mampu mengancam penyebaran covid-19.
