Oleh: Bara Winatha*)
Di tengah dinamika geopolitik global dan tantangan domestik yang semakin kompleks, ketahanan pangan telah menjelma menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga kedaulatan bangsa. Program-program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada swasembada pangan bukan hanya mencerminkan keinginan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rakyat, tetapi merupakan bagian integral dari upaya besar dalam memperkuat fondasi kedaulatan nasional.
Sejarah mencatat bahwa Indonesia pernah mencapai tonggak penting dalam sektor pangan, yakni swasembada beras pada tahun 1984 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Keberhasilan ini diakui secara internasional oleh FAO dan menjadi simbol kemampuan bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Melalui program intensifikasi pertanian, pembangunan infrastruktur irigasi, distribusi pupuk bersubsidi, serta peran aktif Bulog, Indonesia saat itu mampu keluar dari ketergantungan impor beras. Namun, capaian tersebut juga menjadi pelajaran berharga, bahwa keberlanjutan swasembada memerlukan komitmen jangka panjang, dukungan teknologi, serta kebijakan yang adaptif terhadap perubahan zaman.
Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komjen Pol Dedi Prasetyo, mengatakan bahwa ketahanan pangan merupakan kedaulatan negara itu sendiri. Polri, dalam koordinasi lintas sektoral dengan Kementerian Pertanian dan jajaran TNI serta Forkopimda, telah menyelenggarakan panen jagung serentak di 18 provinsi dengan luasan lahan sekitar 3.900 hektare. Produksi jagung dari panen ini diperkirakan mencapai ratusan ribu ton, dan akan terus dilanjutkan pada kuartal berikutnya dengan target luasan lebih dari 106.000 hektare dan estimasi hasil panen hingga 1 juta ton.
Dedi menjelaskan bahwa seluruh upaya yang dilakukan merupakan wujud konkret dukungan terhadap visi besar Pemerintah Presiden Prabowo dalam mencapai swasembada pangan pada awal 2026. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak mungkin tercapai bila hanya mengandalkan satu institusi. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi lintas lembaga dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
Senada dengan itu, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Prof. Rokhmin Dahuri, menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam memproduksi pangan. Ia menyoroti urgensi pembenahan sektor pangan nasional secara menyeluruh. Menurutnya, ketahanan pangan yang kuat akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, menciptakan generasi yang sehat secara fisik, cerdas secara intelektual, dan tinggi produktivitasnya.
Rokhmin juga mengutip pernyataan Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, yang menyatakan bahwa urusan pangan adalah hidup-matinya suatu bangsa. Ia menambahkan bahwa negara dengan populasi lebih dari 200 juta jiwa seperti Indonesia tidak akan bisa maju dan berdaulat jika kebutuhan pangannya masih bergantung pada impor. Dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dan pertanian Indonesia secara maksimal, Rokhmin meyakini bahwa Indonesia tidak hanya bisa mencapai swasembada pangan, tetapi juga mampu menjadi lumbung pangan dunia.
Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DIY, Hudono SH, menggarisbawahi peran penting media dalam mendukung agenda pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Dalam peringatan Hari Pers Nasional 2025, Hudono menyampaikan bahwa pers akan terus berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi nasional. Ia menekankan bahwa media memiliki tanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi yang akurat, mendidik publik tentang pentingnya swasembada pangan, serta memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah agar kebijakan pangan yang dibuat semakin efektif dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Ketahanan pangan sangat terkait erat dengan upaya mewujudkan misi-misi utama pemerintah, khususnya Asta Cita yang menjadi arah pembangunan nasional. Hudono terus mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan media untuk memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya kemandirian bangsa melalui sektor pangan. Ia juga menyinggung bahwa Daerah di Indonesia memiliki potensi besar dalam hal pengelolaan pangan yang baik dan berkelanjutan, terutama jika mampu mengendalikan alih fungsi lahan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Lebih dari sekadar persoalan teknis atau ekonomi, ketahanan pangan adalah fondasi dari sebuah bangsa yang berdiri tegak dan berdaulat. Program-program yang sedang dijalankan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo bukan hanya bertujuan untuk menurunkan angka impor atau meningkatkan produksi pangan dalam negeri, melainkan menjadi bagian dari strategi besar untuk memperkuat kemandirian nasional di tengah tantangan global yang terus berubah.
Ketahanan pangan menjadi senjata penting dalam menjaga stabilitas, kesejahteraan, dan martabat bangsa Indonesia. Pangan bukan hanya sekadar soal makan. Ia adalah representasi dari kekuatan dan martabat bangsa. Melalui kerja bersama seluruh elemen bangsa, visi besar menuju Indonesia yang berdaulat dan sejahtera dapat tercapai dan ketahanan pangan adalah pintu awal menuju cita-cita besar itu.
