Kedua (2): Para punggawa atau aristokrasi Republik Indonesia memiliki modalitas tentang memperjuangkan keadilan. Dan itu semua bisa diwujudkan seusai pemikiran Yunani Kuna melalui pencarian Bakat alami ["Kalos Kagathos"], keutamaan manusia paling tinggi yang dapat dicapai manusia atau kesimbangan jiwa, raga manusia, terrencana berkaitan dengan pendidikan. Sekali lagi dengan tujuan mencintai keadilan.
Punggawa atau aristokrasi ini harus dijaring dalam sistem politik yang benar, untuk membawa Republik Indonesia, dengan tidak hanya menyalin tradisi dan sistem pendidikan politik yang sudah ada. Pencarian tokoh-tokoh individu, bukan dengan warisan darah garis keturunan, atau dinasti kekuasaan, tetapi harus adanya keadilan pada sistem bagi semua warga negara berbakat tanpa kecuali.
Dengan cara ini memungkinkan menemukan manusia unggul yang dapat berpikir bertindak dan menghasilkan kerja yang melampaui waktunya. Atau menghasilkan manusia yang lahir sebelum waktunya. Yang oleh Horkheimer, Adorno and Pollock dari The Frankfurt School sebagai negara yang maju rasio dan peradaban (progress). Ini hanya dihasilkan jika para Punggawa atau aristokrasi mampu dan berkeyakinan pada tak terbatasnya kekuatan pikiran, dan tindakan (moral) dalam mengembangkan keutamaan Sophia (kebijaksanaan), dan keadilan (dikaiosune).
Akhirnya wajib ada suatu mekanisme melalui pencarian bakat alami ["Kalos Kagathos"], maka dalam beberapa waktu yang tidak lama maka Indonesia memiliki utang seperti ["Perikles"] akibat sistem politik dan pendidikan bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang lahir sebelum waktunya demi kejayaan NKRI.
Jika tidak atau (jika diandaikan tidak memiliki) maka sejarah mengajarkan takdir atau nasib NKRI kedepan akan tetap tidak berubah, dan malahan mundur, bahkan bisa saja bubar. Tidak ada dalam sejarah negara polis bertahan (jika diandaikan) tanpa keunggulan intelektual jiwa rasional.
Ketiga (3) : Para punggawa atau aristokrasi Republik Indonesia (jika diandaikan) memiliki aristokrasi intelektual maka ungkapan Heraklitos bahwa hukum senantiasa bersandar pada daya intelektual, dan penguasa bumi memiliki kompetensi sama dengan Dewa, untuk menguraikan kerumitan konflik tata kelola negara atau polis.
Artinya pada posisi ini Indonesia wajib memiliki mekanisme mendidik warga negaranya, dengan pertama-tama mencari dan mendidik Punggawa atau aristokrasi untuk pemimpin rakyat atau menjadi pemimpin polis, dan paham betul kewajiban universal umat manusia. Artinya  Para punggawa atau aristokrasi Republik Indonesia tidak hanya patuh pada konstitusi (Pancasila, UUD 1945) sebagai landasan politiknya, tapi mampu bila perlu membentuk (revisi) konstitusi.
Atau Para punggawa atau aristokrasi Republik Indonesia tidak hanya bermodal pengalaman, tetapi wawasan pengetahuan kodrat hakaki manusia dan kehidupan manusia yang paling primodial. Atau dalam Akhli Waris Homerik dikenal dengan nama ["Themistokles"] atau kemampuan multiple intelligences, memiliki ilham  yang melampaui (beyond).
Keempat (4) harus ada sistem model politik, dan tatanan untuk menghasilkan para punggawa atau aristokrasi Republik Indonesia agar kejayaan bangsa bisa lebih baik dibandingkan masa sebelumnya, baik pada norma etis, dan cita-cita baru tentang karakter terbaik paling baik hasil proses pendidikan intelektual (prinsip formal, dan material), memperkenalkan berbagai jenis keunggulan pikiran, bahasa, pengolahan jiwa dalam music, dan memahami perbedaaan dalam persatuan (Bhinneka Tunggal Ika) atau kemampuan para punggawa atau aristokrasi Republik Indonesia memahami seluruh masyarakat bukan sebagai identita tunggal, tetapi manusia sebagai anggota masyarakat atau tidak mengabaikan kodrat manusia dan jalan menuju cita-cita kemerdekaan.
Kelima (5) sistem model politik, dan tatanan untuk menghasilkan para punggawa atau aristokrasi Republik Indonesia paham sebagai Akhli Waris Homerik pada pemikiran Herakleitos, Anaximandros, Parmenides, atau prinsip mirip identitas Jawi Kuna, bahwa alam atau kosmos ini bergerak dalam perintah hukum, termasuk manusia sendiri atau melampaui pada dokrin ["Manunggaling Kawula Gusti"] atau dokrin Anaxagoras semua hal bergerak secara mekanik menuju tujuannya.
Bahwa alam menanungi semua hal, berlaku perintah hukum dan keadilan atau alam dapat dijadikan salah satu referensi moral paling tinggi, sekaligus pemahaman alam sebagai bentuk konflik tanpa henti dari pihak saling bertentangan. Alam adalah campuran keniscahayaan bersifat tetap dari pihak unggul dalam kontelasi berlangsung secara mekanis belaka. ***)
