Oleh : Maryani Hadiriyanto, S. Pd
Program penyelarasan adalah program yang dibentuk untuk menyelaraskan antara pendidikan dan dunia kerja. Kebutuhan dunia kerja akan tenaga kerja yang berkompeten belum dapat terpenuhi dengan menjadi salah satu alasan dilaksanakannya program ini. Program penyelarasan ini mempunyai tujuan jangka panjang. Selain untuk menyelaraskan dunia pendidikan dan dunia kerja, tentu saja untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dunia industri yang akan berdampak pada pembangunan nasional. Salah satu alasan banyaknya pengangguran adalah karena yang diajarkan di sekolah dengan kebutuhan di dunia kerja tidak sesuai, lowongan pekerjaan yang terbatas, serta banyaknya orang yang diberhentikan dari pekerjaan. Di Indonesia masih banyak pengangguran karena belum cocok antara pendidikan yang dihasilkan dengan dunia kerja.
Pemerintah melalui Kemendikbud melakukan rencana program penyelarasan ini dalam suatu kerangka kerja yang disebut sebagai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dalam KKNI sendiri sangat menekankan pada tiga aspek yaitu ; skill, knowledge and attitude. Pada dasarnya penyelarasan merupakan upaya penyesuaian pendidikan sebagai pemasok SDM dengan dunia kerja yang memiliki kebutuhan dan tuntutan yang dinamis. Konsep penyelarasan mengisyaratkan adanya kebutuhan koordinasi yang baik antara pihak penyedia lulusan pendidikan dengan pihak yang membutuhkan tenaga lulusan. Analisis kebutuhan dunia kerja yang meliputi kualitas/kompetensi dan kuantitas  pada lokasi dan waktu yang berbeda merupakan informasi awal yang perlu disediakan dalam proses penyelarasan. Informasi kebutuhan dunia kerja yang akurat dan rencana pengembangan nasional di berbagai sektor diperlukan dalam re-engineering system pendidikan pada setiap level dan bidang dalam menyediakan SDM sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Re-engineering seluruh aspek pendidikan, baik pada aspek sarana prasarana, tenaga pendidik, maupun sistem pembelajaran, harus ditujukan untuk pencapaian keselarasan antara pendidikan dan dunia kerja. Upaya penyelarasan yang optimal melalui implementasi rangkaian program yang sistematis dan berkesinambungan sangat memerlukan adanya rasa memiliki dan keterlibatan semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat pada umumnya.
Konsep pengembangan kerangka kerja penyelarasan pendidikan harus memperhatikan tiga komponen utama yaitu  sisi permintaan, sisi pasokan dan mekanisme penyelarasan. Dalam merumuskan program penyelarasan yang bersifat komprehensif dibutuhkan gambaran kedepan dari beberapa dimensi yang relevan. Proyeksi kebutuhan kedepan terhadap kompetensi yang dibutuhkan dari dunia kerja dan jumlahnya pada setiap lokasi di Indonesia sangat diperlukan dan harus mengacu pada karakteristik khusus dan potensi yang dimiliki lokasi/daerah tersebut, untuk itu informasi rencana pengembangan diperlukan sebagai dasar peramalan ke depan. Pertimbangan rencana pembangunan daerah dalam program penyelarasan memberikan diharapkan dapat mengurangi terjadinya disparitas dalam hal aksesibilitas dan mampu mendayagunakan potensi yang ada di daerah.
Untuk setiap program keahlian perlu dievaluasi struktur kurikulumnya sehingga hasil dari pembelajaran akan mengerucut menghasilkan learning outcomes tersebut. Hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan deskriptor KKNI untuk level di atas SMK yaitu Diploma atau Perguruan Tinggi. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi deskriptor KKNI SMK yang terbentuk akan sama dengan deskriptor pada level Diploma atau Perguruan Tinggi. Hal lain yang perlu ditekankan yaitu sikap spesifik seorang lulusan SMK sesuai dengan bidangnya masing- masing. Hasil ini nantinya akan disandingkan dengan deskripsi learning outcomes dengan kursus serta level pendidikan yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi.
Jumlah pengangguran terbuka yang relatif tinggi maka menuntut pemerintah untuk melakukan antisipasi dengan merumuskan sebuah program akselerasi yang bersifat komprehensif yang memungkinkan tumbuhnya lapangan kerja baru diantaranya melalui penumbuhan jiwa kewirausahaan bagi para lulusan pada umumnya sehingga tidak bergantung pada lapangan kerja yang ada namun lebih pada terjadinya penciptaan lapangan kerja baru melalui wirausaha. Penyelarasan akan efektif, jika terjadi koordinasi dan sinergi antar berbagai kementerian dan institusi yang terkait baik pada sisi pasokan maupun sisi permintaan. Untuk mempertegas arah program penyelarasan, maka perlu dirumuskan dan disepakati bersama ukuran yang digunakan untuk mencerminkan tingkat penyelarasan. Dengan adanya ukuran/indikator  yang menjadi acuan pengembangan, maka program penyelarasan yang disusun akan mengarah pada pencapaian target atas indikator yang ditetapkan dan dievaluasi secara periodik. Oleh karena itu, perlu didisain sebuah sistem pengukuran kinerja penyelarasan yang mampu memberikan guidancedalam proses penyelarasan dengan indikator yang terukur yaitu nilai Indeks Keselarasan (Alignment Index).
Mekanisme penyelarasan meliputi tiga aspek utama yaitu (1) mekanisme terkait dengan eklplorasi sejumlah aktivitas dan program yang perlu dilakukan sehingga informasi kebutuhan dari sisi permintaan dapat diperoleh secara akurat dan sustainable, (2) mekanisme terkait dengan eksplorasi seluruh aktivitas dan program yang diperlukan untuk tersedianya lulusan/angkatan kerja yang siap memasuki lapangan kerja dan menciptakan lapangan kerja (wirausaha) serta (3) sebuah mekanisme yang menjamin dapat dikomunikasikannya; informasi kebutuhan ; sisi permintaan kepada sisi pasokan/pendidikan. Perumusan program terkait dengan penyelarasan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Mengingat program penyelarasan ini adalah bersifat nasional dan merupakan tanggung jawab bersama, maka supaya lebih efektif dan efisien perlu ditentukan fungsi dan peran dari setiap pemangku kepentingan. Pada sisi pasokan, institusi pemerintah penyelenggara pendidikan dan pelatihan akan bertanggung jawab dalam mendefinisikan aktivitas dan program terkait dengan pendidikan. Pihak-pihak yang banyak berperan di sisi pasokan adalah Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama dan kementerian lain yang karena tujuan khusus perlu menyelenggarakan jenis pendidikan atau pelatihan yang spesifik untuk ruang lingkup tertentu. Sisi permintaan yang merupakan sumber informasi penting tentang kebutuhan dunia kerja, harus mampu menjamin ketersediaan informasi tersebut. Sejumlah instrumen perlu dirancang sebagai alat bantu penyediaan informasi. Karakteristik kebutuhan setiap sektor bersifat spesifik untuk itu perlu ditentukan penanggung jawab dari setiap sektor yaitu Kementerian yang membawahi masing-masing sektor. Selanjutnya pemetaan dilakukan oleh setiap penanggung jawab sektor dan harus berkomitmen melakukan update terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dengan berjalannya waktu.
Mekanisme komunikasi dan koordinasi dalam upaya penyelarasan merupakan kebutuhan mutlak, oleh karena itu perlu ada mediator yang memfasilitasi pertemuan kedua sisi terkait yaitu sisi pasokan dan sisi permintaan. Â Penetapan standar mutu lulusan harus disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Sejumlah institusi terkait perlu mendedikasikan diri untuk berada pada posisi ini diantaranya adalah; Â Kementerian Terkait (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bappenas, Asosiasi & Lembaga Profesi Terkait, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Organisasi Tenaga Kerja, Lembaga Internasional dan Institusi Lainnya. Selanjutnya monitoring dan evaluasi harus dilakukan untuk melihat sejauh mana pencapaian target atas indikator kinerja penyelarasan setiap program yang telah disusun baik secara parsial maupun komprehensif. Untuk itu diperlukan adanya mekanisme koordinasi antar pemangku kepentingan dan antar tingkat pemerintahan yang lebih terinci dan disepakati oleh semua pihak yang berkepentingan.
Dalam prioritas nasional pembangunan pendidikan dimasa yang akan datangsangat diperlukan :
- Sistem pendidikan di Indonesia yang memiliki prediksi tentang jurusan apa yang paling dibutuhkan oleh dunia kerja dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan termasuk perhatian tentang kualitas lulusan.
- Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, relevan, dan efesien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat.
- Pembangunan pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga pendidik dengan kemampuan (1) Menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan (2) Menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.
