Mohon tunggu...
Humas Badiklat Jateng
Humas Badiklat Jateng Mohon Tunggu... Administrasi - Balai Diklat Hukum dan Ham Jawa Tengah

Pemberitaan Media Badiklat Kumham Jateng

Selanjutnya

Tutup

Halo Lokal

Widyaiswara Badiklat Jateng Beri Penguatan Manajemen Mutu dalam Pelayanan Publik Digital Peserta PKP Kementerian Sekretariat Negara dan BPOM

22 Mei 2024   10:40 Diperbarui: 22 Mei 2024   10:46 34
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
badiklat kumham jateng

Jakarta - Di hadapan 30 peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Kementerian Sekretariat Negara bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Widyaiswara Badiklat Kumham Jawa Tengah sampaikan pentingnya peningkatan layanan berbasis digital sekaligus pembudayaan pada customer experience, Selasa (21/05).

Kegiatan pembelajaran yang berlangsung selama 2 hari secara offline atau metode pembelajaran tatap muka langsung itu, menjadi rangkaian penyampaian materi agenda 3 yang terdiri dari 7 materi utama, yaitu Pelayanan Publik Digital, Komunikasi Pelayanan, Perencanaan Kegiatan, Penyusunan RKA, Manajemen Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan.

Kegiatan diikuti 17 Kepala Loka BPOM se-Indonesia, 7 pejabat pengawas di unit pusat BPOM, dan 6 pejabat pengawas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, dengan kolaborasi bersama antara Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah serta BPSDM Provinsi Jakarta. Dr. Muh Khamdan selaku widyaiswara Badiklat Kumham Jateng menjadi narasumber dalam kegiatan pembelajaran dari 20-21 Mei 2024, di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta.
.
Pemahaman budaya kerja dan proses bisnis pelayanan digital di sejumlah Loka BPOM, baik dari Mimika, Sambas, Sumba Timur, Bima, Belu, Tanjung Pinang, Belitung, Balikpapan, dan Rejong Lebong Bengkulu, menjadi bahasan diskusi best practices.

Diskusi menarik berlangsung oleh peserta setelah mengetahui studi tiru dari layanan-layanan terbaik di instansi pemerintah. Pada akhir pembelajaran sebelum dilanjutkan pada tahap benchmarking atau studi lapangan dengan mengambil lokus di Kereta Api Indonesia (KAI) Bandung secara langsung di Bandung nantinya, para peserta mesti sudah memiliki gambaran strategi implementasi nilai dan etika birokrasi yang dilandasi core value BerAKHLAK dan skenario perubahan layanan di instansi masing-masing.

Strategi penyusunan rencana kerja inilah yang seringkali dikenal sebagai aksi perubahan untuk secara massif mampu memberi jaminan mutu sekaligus peta resiko berdasarkan stakeholder dan kekuatan-kekuatan lainnya. Proses pembelajaran demikian setidaknya memudahkan terjadinya transfer knowledge antara peserta dengan ekosistem pembelajar di tempat kerjanya sendiri.


Peserta mesti mampu melakukan mitigasi risiko beserta indikator keberhasilan yang terukur dan terencana.

@kemenkumhamri

@bpsdm_kumham

@kemenkumham_jateng

#Kemenkumham

#BadiklatPastiBisaWBBM

#KumhamSemakinPasti

#Badiklat_Kumham_Jateng_Berkelas_Nasional

#Tejoharwanto

Mohon tunggu...

Lihat Konten Halo Lokal Selengkapnya
Lihat Halo Lokal Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun