Di kala Pandemi seluruh Instansi pemerintah baik swasta harus mematuhi kebijakan yang ada khususnya kebijakan ketika adanya virus Corona, kebijakan yang diberikan oleh pemerintah yakni dengan memberlakukan adaptasi kebiasaan atau new normal. Dengan adanya adapatasi kebiasaan baru pemerintah berharap bisa mengurangi angka pertumbuhan covid19 di indonesia.
Banyak sekali hal hal yang diberlakukan oleh pemerintah yang harus dilakukan oleh warganya ketika terjadinya Pandemi, pemerintah telah memberikan kebijakan yang sesuai meskipun akan merogoh kocek yang sangat besar.
Adaptasi kebiasaan baru yang diberlakukan oleh pemerintah diantaranya menggunakan masker, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan thermo gun untuk cek suhu ketika  memasuki suatu ruangan atau tempat.Â
Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Bekasi mengeluarkan anggaran atau APBD untuk membangun toilet beserta tempat cuci tangan (westafel)Â yang telah sesuai dengan aturan protocol kesehatan.
Namun, yang menjadi masalah adalah keadaan dari toilet tersebut sangat tidak mencerminkan dengan budget Rp. 196,8 juta. Saya yakin masyarakat Kabupaten Bekasi akan merasa geram karena anggaran pendapatan daerah yang ditujukan untuk membuat toilet sekolah yang tidak sesuai ekspektasi, meskipun ada beberapa yang diberikan oleh pemerintah untuk sekolah dasar tersebut di antaranya Keran tempat Wudhu, tempat cuci tangan otomatis yang diinjak, dan kloset untuk pria.
Menurut saya seharusnya pemerintah harus lebih bijak dalam mengeluarkan anggaran atau biaya yang akan digunakan, memang pemerintah memiliki tujuan yang baik namun Alangkah baiknya bila penggunaan dananya bisa lebih ditekan kan lagi  dengan cara mencari berbagai macam alat-alat untuk toilet yang lebih murah atau dengan membeli langsung kepada produsen.
Selain itu juga menurut saya seharusnya  pemerintah tidak harus memberikan kloset pria pada toilet SD tersebut. Karena hal itu merupakan suatu hal yang mubazir daripada menggunakan kloset pria lebih baik semuanya menggunakan kloset jongkok baik itu untuk wanita ataupun pria.Â
Saya harap pemerintah mampu mempertimbangkan kembali dalam memutuskan suatu kebijakan karena APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) merupakan suatu dana yang dihasilkan dari masyarakat yang ada di lingkungan tersebut melalui pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, dan PAD/ penjualan aset.
Maka hal tersebut akan memberikan  kerugian bagi masyarakat yang ada di wilayahnya karena bila APBD yang digunakan tidak sesuai dengan budget masyarakat akan berasumsi negatif kepada pemerintah seperti adanya tindakan korupsi, saya yakin pemerintah memutuskan suatu keputusan pasti sudah melalui riset, penelitian dan juga sesuai dengan kondisi yang ada.
Maka saya harap keputusan-keputusan yang pemerintah lakukan akan lebih bermanfaat dan baik bila semua hal nya transparan dan sesuai dengan budget nya karena saya tidak ingin pemerintah menjadi lembaga yang selalu disudutkan masyarakat karena oknum yang telah melakukan tindakan korupsi juga.
