Tambang Nikel di Raja Ampat : Antara Nafsu dan Titah Illahi

Kerusakan ekologi akibat ulah tangan kapitalisme akan mendatangkan berbagai bentuk bencana. Allah SWT telah tegas melarang manusia untuk fasad di anatarnya yaitu merusak lingkungan.

 "Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah bumi itu Allah perbaiki. Berdo'alah kalian kepada Dia dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sungguh rahmat Allah amat dekat dengan kaum yang berbuat baik"

 (Qs. al-A'raf ayat 56).

Pada proyek tambang ini justru diklaim sebagai bagian dari "transisi hijau". Padahal secara gamblang terlihat cara penambangan yang merusak hutan, mencemari ekosistem laut, serta menganggu masyarakat sekitar. Dari sini wajarlah terjadi berbagai bencana di darat dan laut, seperti kekeringan, banyaknya wabah penyakit, banjir, longsor, kebakaran hutan.

Adanya bencana tersebut menjadi "hukuman" dari kemaksiatan manusia di dunia, supaya mereka bertaubat kepada Allah SWT dan kembali pada syari'ah-Nya. Mengelola sumber daya alam sesuai tuntunan syari'ah Islam sehingga kerusakan alam tidak akan terjadi.

Kelola SDA Sesuai Syariah-Nya

Dalam Islam sumber daya alam menjadi kepemilikan umum (milkiyyah 'ammah) yang wajib dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Segala SDA untuk hajat orang banyak haram dikuasai oleh swasta apalagi pihak asing atau diprivatisasi. Dalam sebuah hadits , Rasulullah SAW bersabda :

"Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api". (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Seperti yang tercantum dalam QS. al-Baqarah ayat 30, bahwasanya manusia berperan sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah mengamanahkan alam kepada manusia untuk dijaga. Boleh dimanfaatkan, tetapi tidak untuk dirusak.

Sedemikian sempurna Islam dalam mengelola sumber daya alam. Dalam hal penambangan, kepala negara (khalifah) sebagai ra'in (pengurus umat/rakyat). Negara yang bertanggung jawab penuh dalam kemaslahatan umat melalui pengelolaan milik umum ini. Tidak boleh bermitra antara negara dengan korporasi tambang. Hasil tambang atau sumber daya alam lainnya wajib dikelola oleh khilafah dan hasilnya disalurkan ke Baitul Mal, bukan ke investor atau elite politk lainnya.