Di tengah isu Papua yang menguat saat ini, tuntutan referendum semakin menguat dari beberapa pihak. Diantaranya, ratusan pemuda dan mahasiswa asal Papua menggelar aksi demonstrasi di sekitar Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).
Aksi unjuk rasa tersebut mengusung tema "Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri untuk Mengakhiri Rasisme dan Penjajahan di West Papua. Aksi tersebut jelas merupakan provokasi masyarakat. Karena tidak perlu ada referendum di Papua.
Saat ini, memang ada kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi panas di Papua dengan menyusup dalam aksi damai mahasiswa Papua. Kelompok penyusup ini berkepentingan secara politik dan bersenjata, serta tidak sepaham bila Papua menjadi daerah maju.
Sehingga mereka menjadi provokator dan menunggangi aksi mahasiswa Papua untuk mengalihkan isu yang semula menolak rasisme, menjadi isu referendum dan Papua merdeka. Pemerintah Indonesia secara tegas menolak wacana referendum Papua. Pasalnya, Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dirubah alias sudah final.
Hak referendum hanya diberlakukan bagi satu daerah jajahan yang belum jelas akan bergabung pada kedaulatan negara pilihannya. Sementara Papua dan Papua Barat adalah wilayah yang sah dari NKRI, serta bukan wilayah jajahan, sehingga referendum tidak perlu dikemukakan lagi. Kita jangan terprovokasi atas sekelompok orang yang ingin memecah belah Indonesia. Bagaimanapun, Papua adalah kita.
