Mohon tunggu...
Ayu Lestari 2000
Ayu Lestari 2000 Mohon Tunggu... Aelalu Ceria

Kecintaan terhadap alam, adalah bentuk rasa syukur terhadap sang pencipta!

Selanjutnya

Tutup

Politik

Pemerintah dan Polisi Akan Bertindak Transparan Ungkap Kasus Papua

26 Agustus 2019   05:51 Diperbarui: 26 Agustus 2019   06:08 0 0 0 Mohon Tunggu...

Pasca persekusi mahasiswa Papua di Surabaya yang merembet pada kerusuhan di Papua, masyarakat di daerah tersebut memiliki sejumlah harapan kepada Pemerintah Indonesia.
Umumnya, masyarakat Papua dan Papua Barat hanya ingin pemerintah serta pihak kepolisian mengungkapkan secara transparan.

Terutama terkait insiden pengepungan asrama disertai kekerasan terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya beberapa waktu lalu serta kerusuhan di Manokwari.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih asal Papua, Yorrys Th. Raweyai.

Hal tersebut, kata dia, disampaikan masyarakat Papua dihadapan Menko Polhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat kunjungan pada 22 Agustus 2019 di Manokwari, Papua Barat.

Menanggapi itu, kita yakin pemerintahan Presiden Jokowi pasti akan bertindak transparan terkait pengusutan kasus yang menimpa mahasiswa Papua di Jawa Timur.

Tidak ada niatan Pemerintah menutupi kasus tersebut. Sebab Presiden Jokowi langsung memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI agar menindak tegas siapapun yang terlibat dalam tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua.

Pemerintah juga ingin masyarakat Papua turut mendukung upaya yang dilakukan tersebut. Terutama dalam menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi, serta mau duduk bersama-sama untuk menyelesaikan kasus kerusuhan itu.

Dengan pendekatan dialog yang mengedepankan humanisme dan menghargai satu sama lain, kita yakin masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Pendekatan humanis ini tentu saja akan diikuti dengan pengakan hukum yang tegas kepada para pelaku.

Semoga ke depan, tidak terjadi lagi masalah seperti di Papua saat ini. Diskriminasi dan persekusi atas nama rasial sangat dilarang dan tidak sesuai dengan Pancasila dan konstitusi UUD 1945.