Program Keluarga Berencana dalam Pertentangan Kesejahteraan dan Risiko Kesehatan

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tercatat memiliki populasi terbanyak ke-4 setelah India, China, dan Amerika Serikat. Adapun di Indonesia dalam rentang waktu lima tahun, tepatnya antara tahun 2010 hingga 2015, terdata angka populasi mencapai 237,6 juta jiwa. Pada 2019, angka tersebut naik menjadi 268 juta dan semakin meningkat pada tahun 2024 dengan capaian 283,5 juta jiwa. Mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia melakukan upaya sosialisasi atau pengarahan mengenai Program Keluarga Berencana (KB). Program Keluarga Berencana (KB) merupakan sebuah program pemerintahan yang bertujuan menekan laju pertumbuhan penduduk dengan mengatur usia perkawinan, jarak kehamilan, serta jumlah anak ideal dalam suatu keluarga. Program ini hadir sebagai salah satu solusi untuk membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga sekaligus menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKBKN) yang didirikan pada tahun 1970 melalui Kepres no. 8 tahun tahun 1970, berusaha menjalankan berbagai upaya untuk menekan pertumbuhan penduduk, salah satunya adalah dengan mempromosikan metode-metode kontrasepsi.

Kontrasepsi merupakan serangkaian upaya yang bertujuan mencegah terjadinya kehamilan, baik dalam jangka waktu sementara maupun permanen. Secara umum, metode kontrasepsi terbagi menjadi dua, yaitu tradisional dan modern. Kontrasepsi tradisional mencakup metode alamiah tanpa bantuan alat dan dengan bantuan alat, seperti metode kalender, pantang berkala, metode suhu basal, metode lendir serviks, senggama terputus, kondom, barrier intravaginal, dan spermasida. Sementara itu, kontrasepsi modern juga terbagi lagi menjadi kontrasepsi hormonal seperti pil, suntik, alat kontrasepsi bawah kulit atau dalam rahim, serta non-hormonal seperti operasi vasektomi dan tubektomi. Selain itu, berdasarkan durasi pemakaiannya, kontrasepsi juga dibedakan menjadi metode jangka Panjang (MKJP) seperti implant dan IUD, serta metode jangka pendek (non-MJKP) seperti pil dan kondom.

Meskipun metode kontrasepsi tersedia dalam berbagai pilihan dan terbukti bermanfaat menekan angka kelahiran, penerapannya tidak terlepas dari sejumlah persoalan. Beberapa perempuan yang menggunakan kontrasepsi hormonal sering mengalami efek samping, seperti perubahan siklus menstruasi, kenaikan berat badan, dan gangguan psikologis yang dapat memengaruhi kualitas hiudp mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Lia Amelia di BPM Lia Amelia menemukan bahwa sebagian besar pengguna suntik KB 3 bulan mengalami kenaikan berat badan (65,5%), gangguan siklus menstruasi (80%), dan perubahan-perubahan emosional (52,7%) (Amelia, 2023). Selain itu, praktik program keluarga berencana menunjukkan adanya ketimpangan tanggung jawab. Beban penggunaan atau pelaksanaan kontrasepsi lebih banyak dipikul oleh perempuan, sedangkan keterlibatan pihak laki-laki dalam program ini tergolong rendah.

Permasalahan lain yang muncul adalah keterbatasan akses terhadap layanan KB, terutama daerah terpencil. Terbatasnya fasilitas kesehatan dan ketersediaan tenaga medis membuat masyarakat kesulitan dalam memperoleh informasi maupun pelayanan kontrasepsi yang memadai. Di samping itu, perdebatan mengenai etika dan hak reproduksi juga tidak dapat diabaikan. sebagian kelompok masyarakat menilai program KB dapat dianggap sebagai bentuk campur tangan pemerintah terhadap kebebasan individu dalam menentukan jumlah anak maupun jarak kelahiran.

 Program keluarga berencana memang membawa manfaat besar dalam menekan laju pertumbuhan penduduk, menjaga kesejahteraan keluarga, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, risiko yang muncul seperti efek samping kontrasepsi, ketimpangan beban yang lebih banyak dipikul perempuan, keterbatasan akses wilayah, serta isu etika dan hak reproduksi tidak bisa diabaikan, Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan beberapa perbaikan dalam memperluas edukasi mengenai pilihan kontrasepsi, sosialiasasi keterlibatan suami dalam program KB, hingga memastikan akses layanan yang adil bagi masyarakat daerah terpencil.