Pembangunan Jambi Bisnis Center

proyek pembangunan Jambi Bisnis Center (JBC) di simpang Mayang. Kota Jambi, di Provinsi Jambi, mungkin memiliki pusat bisnis termegah yang akan membuat wilayah tersebut lebih megah. Bisnis Center Jambi ini terdiri dari mall, hotel, pusat perbelanjaan, dan ruko yang dibangun dalam satu area.Penataan ruang di kota Jambi ini menyebabkan banyak masalah, seperti kebanjiran dan kemacetan. Menurut pemahaman saya tentang tata ruang, struktur dan bentuk ruang adalah komponen utama dari sistem perencanaan tata ruang. Perkembangan suatu wilayah dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara signifikan, baik secara positif maupun negatif. Perkembangan suatu wilayah adalah susunan dari suatu wilayah yang luas dengan masing-masing planing tata ruang wilayah.peringatan tertulis;
1. penghentian sementara kegiatan;
2. penghentian sementara pelayanan umum;
3. penutupan lokasi;
4. pencabutan izin;
5. pembatalan izin;
6. pembongkaran bangunan;
7. pemulihan fungsi ruang; dan /atau
8. denda administrative
Pada Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Jambi Pasal 65 ayat (2) bahwasannya indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan danau/waduk ditetapkan sebagai berikut:"
a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang
dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;

c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;dan
d. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Seperti yang bisa kita lihat langsung di daerah simpang mayang. Dengan Mall Jamtos dan Jambi Bussines Center (JBC) yang sedang dibangun berada di wilayah mayang, ketidaksesuaian pemanfaatan perencanaan tata ruang Kota Jambi menyebabkan kemacetan yang sangat parah. Kemacetan terjadi karena adanya forbiden di simpang 4 Mayang dari Simp. Rimbo ke Tugu juang. Sebelum JBC Mayang sendiri, kemacetan ini disebabkan oleh Mall yang tidak berfungsi. Terdapat rumor bahwa pemerintah berusaha mengurangi kemacetan dengan membentuk Flyover. Namun, Flyover itu tidak dibuat dan kemacetan di wilayah mayang terus meningkat. Sampai saat ini, pemerintah belum berusaha untuk mengatasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di kawasan mayang, atau kawasan indsutrial perdagangan.

Pembangunan proyek Jambi Bisnis Center (JBC) yang terdiri dari Mall, hotel, convention center, dan ruko di kawasan Simpang Mayang, Kota Jambi, memiliki potensi untuk memberikan dampak positif dan negatif pada tata ruang dan perkembangan wilayah tersebut. Namun, seiring dengan potensi manfaatnya, ada beberapa aspek hukum dan peraturan yang perlu dipertimbangkan dalam konteks ini. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang izin mendirikan bangunan menetapkan aturan terkait pembangunan, termasuk perbaharuan dan perubahan bangunan yang harus mematuhi regulasi yang ada, Penataan ruang yang baik adalah kunci untuk menghindari dampak negatif seperti kebanjiran dan kemacetan. Prinsip penataan ruang dan perencanaan tata ruang wilayah yang diterapkan seharusnya memperhitungkan berbagai dampak ini.

Pembangunan proyek seperti Jambi Bisnis Center (JBC) di kawasan Simpang Mayang yang tidak sejalan dengan perencanaan tata ruang Kota Jambi telah menyebabkan kemacetan lalu lintas yang serius. Kurangnya kesesuaian pemanfaatan ruang yang direncanakan dengan baik dapat mengganggu fungsi dan kenyamanan lingkungan. Pemerintah daerah memerlukan izin ini untuk mengontrol fisik kota dan memberikan kepastian hukum kepada pemilik bangunan. Undang- undang memberikan kerangka kerja bagi pemerintah untuk memberlakukan sanksi, seperti peringatan, penghentian sementara, pencabutan izin, dan denda administratif terhadap pelanggaran tata ruang.

Perlu ada konsistensi antara pembangunan proyek besar seperti JBC dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi, Diperlukan solusi yang terencana untuk mengatasi kemacetan yang diakibatkan oleh pembangunan ini, seperti perencanaan infrastruktur transportasi yang lebih baik atau alternatif lain yang dapat mengurangi beban lalu lintas. Penting untuk melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, pengembang proyek, dan masyarakat dalam menemukan solusi yang dapat meredakan dampak negatif yang muncul.

Keselarasan antara pembangunan proyek besar dan peraturan tata ruang adalah krusial. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap dampak pembangunan terhadap lingkungan sekitarnya dan memastikan bahwa perencanaan dan pengelolaan dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan Masyarakat, Pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola perencanaan tata ruang dan memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketidaksesuaian perencanaan yang menyebabkan masalah seperti kemacetan harus diatasi dengan solusi yang tepat, mungkin melalui pembangunan infrastruktur seperti flyover atau langkah-langkah lain yang sesuai dengan rencana perencanaan kota.

Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan tata ruang di Kawasan Mayang. Ini termasuk meninjau kembali apakah proyek JBC, Mall Jamtos, dan struktur lainnya sesuai dengan rencana tata ruang Kota Jambi dan apakah pembangunan tersebut memperhatikan kebutuhan lingkungan dan masyarakat sekitarnya, untuk melibatkan pendapat serta kebutuhan masyarakat lokal dalam proses perencanaan. Keterlibatan mereka dapat membantu mengidentifikasi masalah yang ada, memberikan masukan, dan merumuskan solusi
   
yang lebih baik, Untuk mengurangi kemacetan, pembangunan infrastruktur seperti flyover atau penyesuaian lalu lintas mungkin menjadi solusi yang perlu dipertimbangkan. Namun, perlu diperhatikan bahwa pembangunan ini juga harus sejalan dengan perencanaan tata ruang yang ada.
Evaluasi dampak lingkungan dari proyek-proyek besar seperti JBC harus dilakukan secara menyeluruh. Ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut tidak hanya berfokus pada aspek bisnis tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan lingkungan. Pemerintah perlu meningkatkan komunikasi dan transparansi terkait rencana pembangunan kepada masyarakat. Informasi yang jelas dan komunikasi yang terbuka dapat mengurangi ketidakpastian dan ketegangan yang mungkin muncul. Setelah implementasi solusi, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi dampaknya. Hal ini untuk memastikan bahwa perbaikan yang diusulkan benar-benar efektif dan tidak menimbulkan masalah baru