Setiap undang-undang yang berlaku dalam suatu negara bukanlah sesuatu yang tiba-tiba ada begitu saja. Di balik pembentukannya, terdapat proses panjang yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang kurang memahami bagaimana aturan dibuat dan bagaimana mereka dapat berperan dalam proses ini. Padahal, legislasi bukan hanya urusan pemerintah dan parlemen, tetapi juga berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.
Legislasi: Antara Kepentingan Publik dan Politik
Secara ideal, undang-undang disusun untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjamin keadilan. Namun, dalam kenyataannya, proses pembentukan hukum sering kali tidak terlepas dari kepentingan politik dan ekonomi. Banyak Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan bukan semata-mata demi kesejahteraan rakyat, melainkan untuk mengakomodasi kelompok tertentu yang memiliki pengaruh besar, baik secara politik maupun finansial. Akibatnya, tak sedikit kebijakan yang lebih menguntungkan pihak tertentu dibandingkan masyarakat umum.
Sebagai contoh, beberapa RUU yang disahkan lebih mengedepankan kepentingan korporasi dibandingkan kesejahteraan rakyat kecil. Legislasi yang seharusnya menjadi alat untuk menciptakan keseimbangan dan perlindungan bagi masyarakat justru sering kali digunakan sebagai sarana untuk memperkuat kekuasaan segelintir elite.
Transparansi dan Partisipasi Publik: Benarkah Dijalankan?
Secara teori, masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam pembentukan undang-undang. Berbagai mekanisme, seperti forum dengar pendapat, konsultasi dengan akademisi, serta diskusi publik, seharusnya menjadi wadah untuk menyerap aspirasi rakyat. Namun, dalam praktiknya, partisipasi ini kerap hanya sekadar formalitas.
Banyak pembahasan RUU yang dilakukan secara tertutup dengan akses informasi yang sangat terbatas bagi masyarakat. Bahkan, ada sejumlah undang-undang yang disahkan dalam waktu singkat tanpa kajian yang memadai, seolah-olah ada kepentingan tertentu yang ingin segera diwujudkan tanpa melibatkan publik. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga legislatif semakin menurun.
Beberapa undang-undang kontroversial yang disahkan tanpa transparansi memicu gelombang protes dari masyarakat, yang merasa bahwa keputusan tersebut dibuat tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi masih jauh dari harapan.
Legislasi yang Tidak Berpihak pada Rakyat
Salah satu permasalahan dalam sistem legislasi saat ini adalah kecenderungan untuk lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan politik dibandingkan kesejahteraan rakyat. Banyak undang-undang yang dibuat tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya bagi masyarakat luas. Akibatnya, aturan yang seharusnya menjadi solusi justru menimbulkan permasalahan baru.
Sebagai contoh, beberapa regulasi yang ditujukan untuk meningkatkan investasi justru berimbas pada memburuknya kondisi tenaga kerja. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan pekerja, kebijakan tersebut malah melemahkan perlindungan tenaga kerja dan memberikan lebih banyak keuntungan bagi pemilik modal.
