Asmiati Malik
Asmiati Malik Political Economist

Political Economist|Fascinated with Science and Physics |Twitter: AsmiatiMalik

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Apa Pesan Politik di Balik Perjanjian Damai antara Korut dan Korsel?

30 April 2018   17:55 Diperbarui: 2 Mei 2018   09:51 1168 2 0
Apa Pesan Politik di Balik Perjanjian Damai antara Korut dan Korsel?
www.reuters.com

Perjanjian perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan pada 27 April 2018 adalah momen yang sangat bersejarah untuk Korea Selatan dan Korea Utara setelah 65 tahun menjalani perang sipil.

Ini juga memberikan harapan baru untuk kestabilan keamanan di semenanjung Korea. Proses perdamaian ini merupakan upaya yang panjang dan sangat diinginkan oleh Korea Selatan dan Jepang. Peluncuran 20 rudal balistik Korea Utara melintasi wilayah perairan Jepang yang disertai dengan pengujian bom hidrogen memicu ketegangan di semenangjung Jepang dan Korea.

Ini memberi tekanan yang luar biasa bagi Jepang untuk menyelesaikannya melalui jalur militer atau melibatkan AS ke meja perundingan agar Korea Utara menghentikan uji coba nuklirnya.

Pendekatan cara militer merupakan pilihan terakhir bagi Jepang, bukan hanya karena itu sangat mahal, akan tetapi untuk bisa melakukan langkah tersebut, mereka terlebih dahulu haru merevisi klausa damai di artikel 9, Konstitusi mereka, yang melarang jepang untuk melakukan segala jenis agresi militer, atau tindakan yang dapat memicu perang.

Akan tetapi merevisi Artikel 9 ini tidaklah mudah, mereka harus melewati proses yang lama, belum lagi tekanan protes dari warga negaranya sendiri. Belum lagi, ini akan membuat khawatir negara tetangga Jepang termasuk Tiongkok dan Korea Selatan yang notabene pernah terlibat perang dengan Jepang.

Hal ini akan merubah pola ekonomi-politik di negara-negara semenangjung asia Pasifik.  Sementara, Jepang juga tidak memiliki banyak pilihan. Melalui negosiasi yang intensif dengan AS, Jepang akhirnya mampu meyakinkan pemerintahan Donald Trump agar memberikan ruang yang lebih fleksibel untuk Jepang memperkuat kekuatan militer mereka.

Melalui kicauan twitternya, Trump memberikan kesempatan baik untuk Jepang dan Korea Selatan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan mereka dengan membeli peralatan militer canggih dari AS.

Akan tetapi, langkah ini hanya akan meningkatkan ketegangan di wilayah Korea dan Jepang. Karena itu, harus ada solusi alternatif untuk masing-masing negara.

Tersudutnya Korea Utara

Sementara itu, pemerintah Korea Utara sendiri belum siap untuk berperang. Mereka masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengembangkan peralatan militer mereka.

Selain itu, Perang juga akan menghancurkan fasilitas dan kemegahan yang diberikan pemerintahan Kim Jong Un untuk para elit partai dengan cara  mengeksploitasi rakyat mereka sendiri, agar ia bisa tetap mempertahankan kekuasaannya.

Ini berbeda dengan orang-orang Korea Utara sendiri, di mana mereka sudah siap berperang. Terutama setelah tiga generasi di bawah kepemimpinan Kim, tidak ada peningkatan kesejahtraan untuk mereka. Apalagi menyusul informasi dari pemerintah Korea Utara sendiri yang memperingati warganya akan bencana kelaparan yang akan melanda Korea Utara.

Hal ini seolah-olah tidak memberikan pilihan yang banyak untuk warga Korut, mereka memilih lebih baik berperang dari pada mati kelaparan.

Menurut Ji Seong-Ho, seorang pembelot dari Utara yang sekarang tinggal di Korea Selatan menyatakan bahwa Kim Jong-Un menghadapi tekanan luar biasa dari penduduknya sendiri, karena sanksi ekonomi yang melarang semua negara untuk melakukan aktifitas dagang dengan Korea Utara, yang disebabkan oleh aktifitas uji coba misilnya sendiri.Sanksi dagang ini sangat memperburuk kondisi perekonomian Korut.

Sanksi juga membuat orang-orang mereka sangat kecewa dan tidak percaya kepemimpinan Kim lagi. Obsesi Kim Jong Un untuk mengembangan senjata Nuklir membuat orang-orangnya bertanya-tanya, mengapa pemerintah menghabiskan begitu banyak uang untuk program nuklir tetapi di sisi lain membiarkan warganya sendiri menderita kelaparan.

Di sisi lain, Kim juga menghadapi tekanan yang sangat besar dari internal elitnya sendiri, di mana sejauh ini, ia dapat membuat mereka mendukungnya dengan cara suap. Akan tetapi sanksi perdagangan dari PBB, memberi tekanan keuangan yang sangat besar untuk Korut.

Satu-satunya harapan untuk Kim adalah ekspor batu bara ke Tiongkok. Tetapi, Cina sudah memangkas konsumsi mereka terhadap Batubara karena dampak kerusakan lingkungan yang begitu parah parah, disusul melemahnya ekonomi global dan perubahan pola konsumsi energi mereka ke energi terbarukan membuat permintaan baru bara mereka terhadap Korea Utara menurun dari tahun ke tahun.

Kebijakan Tionkok untuk menghentikan impor produk Korea Utara menyumbang defisit 86,1 persen dari nilai ekonomi Korea Utara di 2017. Tidak hanya itu, Tiongkok juga terpaksa harus membekukan ekspor minyak dan produk lainnya ke Pyongyang mengikuti sanksi PBB pada program pengujian Nuklir Korea Utara, kalau tidak Tiongkok juga harus berhadapan dengan perang dagang dengan negara lain.

Sepertinya Kim tidak memiliki banyak pilihan. Inilah yang memaksanya berkunjung ke Beijing pada 28 Maret 2018. Dan itu juga memaksanya untuk membuka negosiasi dengan AS. Beruntung bagi Korea Utara, Trump secara positif menanggapi undangan dari Utara untuk bertemu, tentu saja setelah dibujuk oleh Jepang dan Korea Selatan agar jangan sampai terjadi perang di semanjung Asia Passifik.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2